GAMPBB Desak Kejari Deliserdang Periksa Kades Buntu Bedimbar
Media Humas Polri|| Deli Serdang
Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Buntu Bedimbar (GAMPBB) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang, Sumatera Utara memeriksa Kepala Desa (Kades) Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang. Desakan itu disampaikan saat masyarakat unjuk rasa di kantor desa, Senin (2/6/2024).
Informasi diperoleh, dengan kordinator aksi Sarjono Syam, Bsc, SPd dan Muhammad Syafii Lubis sebagai kordinator lapangan, dalam orasinya meminta kepada Bupati Deliserdang agar mencopot Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kesos Desa Buntu Bedimbar diduga tidak ada transparansi bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu.
Selain itu, massa meminta Kejari Deliserdang agar memeriksa Kepala Desa Buntu Bedimbar diduga tidak transparan dalam penggunaan anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD).
“Meminta kepada Bupati Deliserdang dan Kejari Deliserdang agar memeriksa Kepala Desa, Sekretaris Desa diduga sudah melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dalam menjalankan jabatan di pemerintahan desa yang diamanahkan rakyat, yang mana kepala desa dan sekretaris desa merupakan suami isteri, sehingga dana pembangunan di desa, ketahanan pangan diduga fiktif dan tidak melibatkan masyarakat dalam ketahanan pangan. Kami meminta untuk dilakukan audit harta kekayaan dengan melibatkan LHKPN,” tegas massa.
Ditambahkan massa, perangkat Desa Buntu Bedimbar seperti Karang Taruna, LPM tidak difungsikan sesuai fungsinya sesuai perundang-undangan. “Diduga BPD Desa tidak berfungsi sesuai dengan tugasnya dan hasil Musrenbang Desa diduga tidak maksimal,” sebut massa.
Massa diterima Kepala Desa Buntu Bedimbar Mus Muliyadi didampingi seluruh Kepala Dusun guna mengklarifikasi dugaan yang disampaikan pengunjuk rasa. Kepala Desa Buntu Bedimbar Mus Muliyadi mengatakan aspirasi akan diterima dan dibicarakan bersama.
Selanjutnya massa yang berjumlah puluhan orang itu bergerak ke Kantor Bupati Deliserdang, Kantor Kejaksaan Negeri Deliserdang, Kantor Inspektorat Deliserdang, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Deliserdang dan Kantor DPRD Deliserdang. ( Tim MHP DS)
