Media Humas Polri // Maluku
Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, menegaskan, jabatan dalam institusi Polri merupakan amanah yang diberikan pimpinan. Sehingga pergantian jabatan di tubuh Polri merupakan hal yang biasa.
Penegasan itu disampaikan menyusul terdapat sejumlah aksi unjuk rasa yang meminta Kapolda Maluku maupun Kapolres-kapolres di wilayah ini dicopot.
“Aksi-aksi yang meminta Kapolda dan Kapolres-kapolres dicopot itu hal yang biasa di alam demokrasi ini,” kata Irjen Latif di Ambon, Jumat (17/3/2023).
Masyarakat saat ini, kata Irjen Latif, semakin cerdas untuk menilai situasi dan kondisi khususnya terkait permasalahan konflik di Maluku.
Menurutnya, selama ini dalam penanganan masalah Polda Maluku dan jajaran selalu melakukan berbagai kegiatan dari mulai awal pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik. Penanganan permasalahan dilakukan merujuk pada Undang-undang Penanganan Konflik Sosial Nomor 7 tahun 2012.
“Dan persoalan konflik tersebut bukan hanya tanggung jawab Polda, maka sebaiknya yang mau demo-demo seperti itu baca dan pahami juga tentang hal tersebut,” pintanya.
Ia mengungkapkan, sejumlah konflik sosial yang terjadi di Maluku juga telah berhasil ditangani sesuai aturan hukum seperti Pelauw – Kariu, Elat – Bombai, Yarler – Banda Eli dan telah meredam berbagai bentrok lainnya agar tidak meluas. Bahkan penanganannya pun Polda Maluku juga banyak mendapat apresiasi dari masyarakat.
“Persoalan konflik bukan hanya tanggung jawab Polri. Kalau karakter masyarakatnya memang masih senang berkonflik dan setiap persoalan kecil, perorangan dibesar-besarkan dan diangkat menjadi persoalan antar negeri, maka salah alamat kalau kemudian menyalahkan Polri di dalam setiap konflik yang terjadi,” ungkapnya.
Irjen Latif mengaku, meski selalu didemo, dikritik dan diminta dicopot Kapolri, namun dirinya akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jadi kalau ada aksi demo yang tiba-tiba muncul saat ini, bagi saya seng (tidak) masalah, katong (kita) semua fokus melayani masyarakat Maluku,” sebutnya.
Ia menyarankan kepada warga atau pengunjuk rasa agar dapat berfikir rasional dalam melihat kondisi yang ada di Maluku. Kalaupun belum mengerti, datang dan mari berdiskusi untuk mencari solusi secara bersama.
“Sebaiknya yang aksi-aksi demo itu datang ke kita dan kita jelaskan apa yang terjadi dan sebaiknya gabung bersama kita untuk menyelesaikan masalah konflik yang di Maluku ini, jangan hanya teriak-teriak aksi tapi kalau ditanya tidak punya solusi,” pintanya.
Menurutnya, perilaku memberikan kritikan tanpa disertai dengan solusi akan membuat Maluku susah untuk berkembang maju. Bahkan akan membawa image buruk Maluku pada masyarakat luar.
“Sebagai Kapolda, ini sudah resiko tugas dan biasa kalau Polri / Polda banyak mengungkap kasus-kasus menonjol kemudian selalu ada aksi-aksi untuk meminta Kapolda atau Kapolres dicopot dengan berbagai dalih dan topik,” pungkasnya. (Steven)
