Media Humas Polri // Jatim
Barisan Republik adalah Lembaga layanan sosial (Social Trust) yang berdiri pada tanggal 14 September 2014 dengan nama Brigade Barisan Republik sebagai wadah yang bisa dimanfaatkan oleh para anggota untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka menunjang perekonomian rakyat, yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan di sektor UMKM, pertanian, perikanan dan peternakan yang kompetitif dan berorientasi pasar serta memberikan ruang kepada kesempatan kerja.
Di wilayah Jawa Timur, Barisan Republik sedang melakukan restrukturisasi secara penuh dan menyeluruh dengan di nahkodai oleh R. H. Ahmad Ali Asyhari, SH. MM sebagai ketua DPW Jatim. Dalam prakteknya, DPW bergerak cepat dengan membentuk DPD Kabupaten dan DPC tingkat kecamatan, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sosialisasi program kerja organisasi dilakukan di beberapa titik secara serentak di tiap-tiap DPC bersama dengan DPD dibawah naungan DPW, bahkan di beberapa titik banyak anggota baru yang langsung melakukan pengajuan manfaat berupa pinjaman lunak tanpa agunan dengan metode sharing profit.
“kita bukan lembaga perbankan, kita adalah Lembaga bukan bank dan disini kita ingin memberikan pendampingan dan modal usaha yang lunak serta tanpa agunan kepada para anggota Barisan Republik, ” ungkap Gus Ali panggilan akrab ketua DPW.
Saat awak media mengkonfirmasi perihal modal usaha tanpa agunan, Gus Ali menjelaskan bahwa program ini adalah bentuk tanggung jawab sosial sekaligus sinergitas Barisan Republik dengan Pemerintah, dalam mendukung dan melaksanakan nilai-nilai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 terutama yang berkaitan dengan pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat.
“usaha mikro, kecil dan menengah, rata-rata kesulitan menyediakan agunan padahal mereka yang paling membutuhkan modal. Logikanya, kalau mereka punya agunan besar secara otomatis akan menjadi usaha besar sejak dulu, dan disini kami ingin menjadi bagian dari suksesor pemerintah dalam menanggulangi hambatan ini. Kredit Tanpa Agunan di mungkinkan oleh undang-undang kok,” ungkap Gus Ali dengan penuh semangat.
Perihal adanya desas-desus disebuah grup WA mengenai perkumpulan tanpa izin pemilik wilayah dan banyaknya korban yang dimintai dana untuk seragam, Gus Ali sempat tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan secara singkat bahwa pemberitahuan dan pemberian salinan legal formal organisasi sudah dilakukan tidak hanya di wilayah Mayangrejo saja tetapi juga di seluruh wilayah yang ditempati DPC dan tempat kegiatan, termasuk kesbangpol Kabupaten Bojonegoro. Mengenai korban yang katanya dimintai dana jutaan itu hanya hoax, karena yang ada hanya biaya ganti 2 (dua) seragam, biaya cetak KTA, biaya notaris dan pelantikan serta pin dan emblem itupun di bawah setengah juta.
“Benar Mas, kebetulan saya termasuk salah satu yang mengantarkan salinan (legal formal) itu ke balai desa, namun Pak Kades tidak ada dan sempat akan kami titipkan kepada perangkat yang saat itu ada tetapi enggan menerima dan menyarankan untuk diantarkan ke rumah Pak Kades saja” sahut Heriyanto ketua bidang industri.
“ingat banget mas, saat itu saya sempat selfie di depan balai desa tapi secara tiba-tiba beberapa orang perlahan pergi, mungkin mereka orang proyek yang sedang mengawasi kiriman padel (limestone) untuk jalan dan berfikir saya wartawan yang sedang melakukan liputan. Tambah Heriyanto yang kebetulan juga ketua Ormas Patriot Garuda Nusantara.
“kalau seragam itu hanya anggota pengurus, tidak untuk anggota penerima program manfaat. Mosok nang sawah gawe seragam putih Mas! Tutup Heriyanto yang awak media kenali sebagai Pimpinan Redaksi beberapa media.
Secara umum program kerja barisan republik terlihat sangat baik, menyasar langsung ke pelaku UMKM dan petani yang ada di bawah, sehingga lebih mudah dan terarah terutama bagi masyarakat yang telah menjadi anggota penerima program manfaat. Bahkan dari beberapa anggota yang sempat awak media temui mereka sempat tidak percaya karena mudahnya menjadi anggota, banyaknya manfaat yang diberikan untuk anggota baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
“Alhamdulillah programnya bagus, kami sempat tidak percaya karena semua tidak berbiaya, hanya Materai Rp. 10.000 Mas. Semoga program WCN ini berjalan lancar dan teman-teman bisa menjaga kepercayaan ini, karena ini baru awal (rintisan) nanti ada menengah (pengembangan) dan panjang (perluasan). Ucap salah seorang anggota penerima manfaat saat mengantarkan kelengkapan berkas pengajuan modal di kantor DPW.
Sekedar informasi, sumber dana yang disalurkan Barisan Republik berasal dari Yayasan Widia Citra Nusantara milik H. Ari Haryo Wibowo atau yang lebih dikenal dengan nama Ari Sigit Soeharto. 𝗪𝗖𝗡 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝗹𝗲𝗺𝗯𝗮𝗴𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗴𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗺𝗲𝗻𝘆𝘂𝘀𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗸𝗲𝗿𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁𝗮𝗻! ( Ali PATAS RED )
