barito utara rawan penyalah gunaan dana hibah harus hati hati dan di telitikan
Media Humas Polri|| Kalteng
pemasukan dana hibah sungguh sangat besar dan memadai.yang kegunaan untuk keperluan berbagai organisasi di seluruh kabupaten barito utara kal-teng,yang kini menjadi sorotan publik, dan berbagai lapisan masyarakat.
Pada perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).untuk 2024 . Komite Olah raga Nasional (KONI), kabupaten barito utara , telah mendapat dana hibah, Rp, 9.050.000.000.untuk sementara karang taruna, untuk 9 kecamatan,di khusus kabupaten barito utara, telah mendapat dana hibah sebesar, Rp 3 .445.000.000.
untuk pengalokasian dana sebesar ini, sangat sangat menimbulkan ke kwatiran akan ada nya rawan tindak korupsi.apa bila kelak tidak ada untuk pengawasan yang lebih ketat untuk penggunaan dana tersebut.
Bapak Pj bupati kabupaten barito utara, muhklis, dalam rapat paripurna pada jum,at,
06- 9-2024. menjawab pertanyaan dari Fraksi partai kebangkitan bangsa, (F-PKB), yang menyangkut alokasi dana hibah tersebut, muhklis menerangkan di perioritas kan khusus untuk mendukung frogram masing masing di setiap organisasi, yang sesuai dengan pungsi dan peran mereka, tambah pak Pj muhklis.
“kalau yang khusus untuk karang taruna, yaitu untuk dana nya sebesar Rp. 3.445.000.000.
uang tersebut, akan di bagi kan ke 9 kecamatan, frogram yang di laksanakan, tentu nya itu memang di harus kan sesuai dengan pungsi semua organisasi tambah pak muhklis pula.
Selain KONI dan karang taruna, beberapa organisasi lain juga mendapatkan dana hibah ,pada perubahan dana APBD di 2024,yakni, meningkat kan transparansi
dalam penggunaan dana hibah, di kabupaten barito utara ini.yang sangat memerlukan partisipasi aktif, dari masyarakat, terutama para wartawan atau media, atau pun lembaga pengawas husus pemerintah daerah.
untuk para kandidat yang telah menerima dana hibah tersebut, harus benar benar menggunakan dana tersebut dengan benar, jangan ada permainan, atau pun potong memotong, untuk pemakaian tidak tepat sasaran.
dan untuk pemerintah daerah harus bersedia untuk pertanggung jawaban,laporan, terutama usut tuntas dari kedua organisasi yang telah menerima hibah,terutama dari KONI dan karang taruna beserta organisasi yang lain nya .
menurut bapak julfikar, itu sangat sangat akan membuka ruang bagi penyalah gunaan wewenang anggaran daerah.itu harus ada sistem pengawasan yang efektif ,jikalau kita lengah, bisa saja dana tersebut menguap, tanfa ada manfaat bagi para masyarakat” tambah pak julfikar .
selain itu, ia menegas kan, penting nya keterbukaan, informsi oleh pemerintah daerah, serta organisasi yang telah menerima dana hibah tersebut .” tambah nya .pelaporan penggunaan dana, harus terbuka dan bisa di akses publik.di setiap rupiah dan sen yang keluar, harus benar benar dapat di pertanggung jawab kan dengan jelas.
Pj bupati muhklis menegaskan, bahwa frogram- frogram yang akan di rencanakan oleh organisasi, penerima dana hibah akan di awasi, sesuai menurut peraturan yang berlaku namun belum ada pejelasan yang sangat rinci mengenai peggunaan dana tersebut.oleh setiap organisasi .
dalam hal ini, masyarakat perlu turut serta dalam, mengawasi pelaksana frogram organisasi, yang telah menerima hibah tersebut .masyarakat harus di berikan akses,
terhadap informasi mengenai rencana, agar potensi penyalah gunaan, dana bisa di minimal dan di antisipasi kan .
salah satu contoh kerawannan, adalah pada alokasi dana, terutama untuk karang taruna, yang mencapai nominal, Rp, 3’4 milliar.jika tidak ada pengawasan ketat dan pengalokasian yang jelas, dana sebesar ini, sangat berpotensi untuk di salah gunakan.
dalam menghadapi kerawanan korusi, atau pengunaan yang tidak tepat sasaran, di perlukan, peran serta masyarakat dan media atau wartawan, untuk mengawasi penggunaan dana tesebut, agar tidak serong untuk keperluan individu, atau untuk kepentingan pribadi.(RIJALI HADI)
