Bawaslu Kabupaten Mojokerto Gelar Deklarasi Pemilukada Damai 2024
Media Humas Polri ||Mojokerto
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, menggelar rapat koordinasi Stakeholder dan Deklarasi Damai Pilkada Tahun 2024, yang digelar di Hotel Aston Mojokerto, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Senin (23/9/2024).
Acara deklarasi damai Pilkada dihadiri, Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Pimpinan Partai Politik, Kapolres Kabupaten dan Kota Mojokerto, Komandan Kodim 0815, Kejaksaan Negri Kabupaten Mojokerto, Calon Bupati serta Wakil Bupati Mojokerto, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto dan Forkopimda.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal menyampaikan, deklarasi ini merupakan sarana untuk menyatukan dan menegaskan komitmen bersama dalam menggelar Pemilu Serentak 2024 secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Berbeda pilihan tidak apa-apa, yang terpenting adalah, menjaga kerukunan dan persatuan di antara kita,” kata Dody Faizal.
Selain itu, Ketua Bawaslu juga meminta kepada semua pihak untuk, turut serta mengawasi tahapan pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2024.
“Mari kita awasi bersama, kenetralitasan ASN, TNI-POLRI, dan penggunaan-penggunaan fasilitas pemerintah agar, tercipta Pilkada Kabupaten Mojokerto yang kondusif,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, mewakili Pemkab Mojokerto menambahkan, pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 ini, perlu kekuatan dan sinergi yang kuat antara, pemerintah daerah dengan pihak pendukung lainnya. Yakni, jajaran kepolisian sebagai elemen utama dalam pengamanan yang di dukung penuh oleh Kodim 0815 dan Satpol PP.
“Kita semua yang hadir disini sepakat bahwa, Pilkada damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari semua elemen yang terlibat di dalamnya” ujar Teguh Gunarko.
Selanjutnya, Sekdakab menyampaikan, keberhasilan dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 ada 3 indikator. Berlangsung aman dan lancar, partisipasi pemilih yang tinggi dan tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
”Partisipasi politik masyarakat kabupaten Mojokerto lebih tinggi dari Nasional dan Propinsi Jawa Timur. Di pemilu 14 Februari 2024, Kabupaten Mojokerto 90,11%, Jatim 84,50% dan Nasional 81,78%, angka parsipasi ini harus berbanding lurus dengan kartu suara yang sah sehingga, masyarakat semakin pintar dalam berdemokrasi” tuturnya.
Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dilakukan dengan penandatanganan komitmen oleh kedua calon Bupati serta Wakilnya untuk, mewujudkan Pemilu Damai diwilayah Kabupaten Mojokerto. (denk)
