Berhadapan Aksi Masa Pro Dan Kontra Hak Angket Di Depan Grahadi

Media Humas Polri // Surabaya

Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda-Pemudi bersatu menggelar aksi damai di depan Gedung Grahadi Provinsi Jatim. Mereka mendukung dan mengapresiasi penyelenggara pemilu 2024 hingga menolak hak angket, Selasa (5/2/2024) siang.

Bacaan Lainnya

Menariknya, di waktu yang bersamaan gabungan masyarakat, buruh dan mahasiswa juga menggelar aksi menolak pemilu curang sekaligus mendukung Hak angket yang di wacanakan untuk menyelidiki proses pemilu 2024.

Kedua aksi ini sama-sama membawa spanduk dan speaker untuk menyampaikan pernyataan mereka. Sementara puluhan aparat kepolisian di siagakan untuk menghindari bentrok kedua kubu yang berbeda pendapat.

Kukuh Setya, koordinator aksi yang menolak Hak Angket menyatakan bahwa Aliansi Pemuda-Pemudi bersatu menggelar aksi damai sebagai upaya mengajak masyarakat luas, khususnya Gubernur Jawa Timur untuk mengapresiasi kinerja dari KPU dan Bawaslu yang sudah bekerja maksimal untuk menyelenggarakan pemilu yang adil.

“Kami merasa, suara yang diperoleh pada 14 Februari lalu adalah suara yang betul tumbuh dari suara rakyat,” ungkap Kukuh, kepada awak media.

“Jadi kita mengedukasi khususnya kepada masyarakat Kota Surabaya untuk tetap semangat mendukung siapapun yang bakal menjadi pemimpin Indonesia kedepan,” ucapnya.

Terkait ramai wacana Hak Angket, Kukuh menyatakan untuk menolak, karena dianggap salah wadah yang seharusnya di Gakumdu dan MK apabila ada persengketaan pemilu.

Sementara Joko Irawan, Korlap Aksi yang sama menghimbau agar masyarakat tidak terpecah dengan adanya isu kecurangan pemilu 2024 yang dikeluarkan sekelompok politisi dengan kepentingan tertentu.

“Kami idak memihak kubu manapun dan hanya mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dengan harapan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar,” kata Joko Irawan yang karib di panggil Glewoh.

Ia juga menghimbau agar tidak ada pihak-pihak yang menyebar fitnah soal pemilu curang. Dia menyarankan agar menempuh prosedur hukum jika ada indikasi kecurangan.

“Jangan membuat berita hoax dan fitnah bahwa KPU curang. Kalaupun ada kecurangan silakan gunakan prosedur hukum yang berlaku, jangan hanya karena ketakutan akan hasil quick count sudah menyebarkan isu dan fitnah, tunggu hasil resmi dari KPU,” serunya.

Disisi yang berbeda, Wawan Leak koordinator aksi gabungan masyarakat, buruh dan mahasiswa mengaku ada kegelisahan warga Jawa Timur karena kondisi bangsa yang carut marut dan complicated.

Mereka menduga di negara ini ada kefatalan tata kelola berbangsa dan bernegara, ada pengkhianatan institusi dan konstitusi negara yang dilakukan oleh rezim Presiden Joko Widodo.

“Kita tergerak untuk berkumpul bersama menyuarakan kebenaran,” cetusnya.

Menurutnya, ada tangan-tangan tidak kelihatan yang dilakukan oleh tirani untuk melanggengkan yang namanya status quo.

“Ada sesuatu yang mereka (Pemerintah Jokowi, red) sembunyikan, ini yang mesti kita ungkap,” sebut Wawan.

“Hari ini yang kita ingin menyampaikan bahwa Demokrasi yang dilakukan oleh rezim barbar ini mesti disudahi,” katanya.

Wawan mengaku, pihaknya akan menyalakan lilin dan menggulirkan bola salju sebanyak-banyaknya di daerah-daerah, khususnya di 38 Kabupaten Kota se Jawa Timur untuk menjadi gelombang perlawanan.

“Karena ini betul-betul bukan hanya masalah pemilu, tapi ada pengkerdilan yang namanya demokratisasi,” ucap Wawan yang mengaku aktivis 80 an ini.

Wawan Leak juga mengaku, terpaksa harus turun gunung untuk menjawab tentang kondisi republik yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi.

“Kami aktifis 80 an gerah dan harus turun gunung untuk menyuarakan kebenaran,” tegas Wawan. (Yudha)

Pos terkait