Bojonegoro // Mediahumaspolri.com
Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur mencatatkan sejarah baru dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Untuk pertama kalinya, pada tahun 2022 IPM Kabupaten Bojonegoro berhasil masuk ke dalam kategori tinggi.
Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat selama kurun waktu lima tahun terakhir.
Sub Koordinator Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Yuzeriza mengatakan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 masuk kategori tinggi dengan capaian 70,12 atau meningkat sebesar 0,53 dari tahun 2021.
Dia menyatakan, jika rata-rata peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,57 peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif.
“Ditunjukkan dengan capaian Indeks Pembagunan Manusia yang semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir,”ungkapnya kepada Suaradesa.co, Sabtu (6/5/2023).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.
“Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya,”lanjutnya.
Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.
Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan, yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.
Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya peningkatan aksesibilitas seperti pembangunan infrastruktur secara merata yang memiliki multiplier effect di berbagai aspek, baik aspek pendidikan, aspek kesehatan maupun aspek ekonomi, penciptaan sentra-sentra ekonomi baru dengan sasaran UMKM dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat, pemberian Beasiswa Pendidikan.
Kemudian, lanjut dia, pemberian asuransi Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) dan Aadanya program Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Perangkat Desa dan pegiat pembangunan desa untuk jenjang Pendidikan S1 yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Surabaya, serta jenjang S2 yang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Sebelas Maret. (Kang yon)
