Buntut Adanya Dugaan Arogansi Oknum Pejabat Banten MPW Pemuda Pancasila Resmi Surati Gubernur
Mediahumaspolri.com || Serang
Resmi, Ormas Pemuda Pancasila Banten menyampaikan sikap terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten tepatnya lingkungan Sekretariat DPRD Banten terhadap Mahasiswa Aktivis Kumala dengan melayangkan surat resmi ke Gubernur Banten, Al Muktabar, Kamis (6/10/2022).
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten (MPW PP Banten) Johan Aripin Muba menegaskan bahwa Pemuda Pancasila mengecam keras tindakan-tindakan arogansi dalam bentuk apapun apalagi hal tersebut dilakukan oleh seorang pejabat negara yang notabene adalah pelayan masyarakat.
Menurutnya, untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan Banten yang good goverment dibutuhkan komitmen semua pihak agar roda pemerintahan harus dijalankan secara demokratis apalagi ia seorang pelayan masyarakat.
“Seorang abdi negara adalah pelayan masyarakat, maka sudah menjadi kewajibannya ikut serta berkontribusi memastikan pemerintahan bersipat terbuka, tidak anti kritik karena kontrol sepenuhnya ada di rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Wilayah MPW PP Banten Pujiyanto, dalam keterangannya, sebagai Pancasila yang berjalan, Pihaknya secara resmi sudah melayangkan surat kepada Gubernur Banten, dan surat sudah diterima Biro Umum Sekretariat Banten.
“Kami meminta agar Gubernur segera memberikan sanksi terhadap saudara Dwi Nopriadi, hal tersebut untuk memastikan tidak akan ada lagi tindakan arogansi dari pejabat negara terhadap rakyatnya dan tentunya ini sebagai pembelajaran untuk semua pegawai pemerintah,” tandasnya.
Menurut Pujiyanto, apapun dalihnya tindakan kekerasan apalagi dilakukan seorang pejabat negara kepada seorang aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak tidak bisa dibenarkan apalagi dibiarkan begitu saja.
“Jika kejadian tersebut dibiarkan, bukan tidak mungkin kejadian serupa akan kembali terjadi bahkan akan sering terjadi di lingkungan Pemprov Banten, pelakunya pejabat dan korbannya adalah rakyat,” bebernya.
Masih menurut Pujiyanto, aksi kekerasan tersebut adalah salah satu bukti kemunduran pemerintah daerah dalam membina pegawainya. “Sudah saatnya Banten berbenah, kalau tidak mau berbenah siap-siap rakyat melakukan perlawanan,” ungkap Pujiyanto.
Sebelumnya, Pujiyanto langsung bereaksi keras terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan Dwi Nopriadi kepada Aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) yang melakukan aksi protes saat rapat paripurna istimewa DPRD Banten untuk memperingati hari jadi Banten ke-22.
Asep Dedi Mulyadi – MHP
