Bojonegoro // Mediahumaspolri.com
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah memaparkan dan menjelaskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2022, Rabu (8/3/2023). LKPJ disampaikan Bupati di Ruang Paripurna Gedung DPRD Jl. Veteran No. 84 Kabupaten Bojonegoro.
LKPJ tahun 2022 mengambil tema ‘Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus Peningkatan Infrastruktur, Kualitas SDM dan Sistem Kesehatan Daerah’.
Dalam laporannya, Bupati menjelaskan Kabupaten Bojonegoro memiliki target pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 4,2 triliun dan terealisasi Rp 5,76 triliun atau setara 137,28 persen. Sedang target belanja daerah tahun 2022 Rp 6,49 triliun dan terealisasi Rp 5,37 triliun, atau setara dengan 82,83 persen.
Bupati Anna juga memaparkan capaian 11 indikator makro, di antaranya pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tolok ukur fundamental ekonomi daerah tanpa memperhitungkan sektor migas mengalami peningkatan sebesar 2,49 poin dari tahun sebelumnya yakni dari 3,55 persen di tahun 2021 naik menjadi 6,04 persen di tahun 2022.
Sedangkan IPM Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Bojonegoro tahun 2022 adalah sebesar 70,12 atau tumbuh 0,77 persen (meningkat 0,53 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya 2021 sebesar 69,59.
“Kabupaten Bojonegoro merupakan satu-satunya di Jawa Timur yang IPM-nya naik kelas dari IPM berkategori sedang ke tinggi,” jelasnya.
Sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 1,06 persen, yakni 12,21 persen pada tahun 2022 dan 13,27 persen pada tahun 2021. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 13.120 jiwa. Pada 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro sebesar 166,52 ribu jiwa menjadi 153,40 ribu jiwa di tahun 2022.
Penurunan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terutama 17 program prioritas yang selama ini dilaksanakan sudah berdampak efektif terhadap 3 (tiga) aspek. Yaitu aspek pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan wilayah.
“Kemiskinan itu setiap daerah berbeda-ada. Ada standar garis kemiskinan yang berbeda dengan kabupaten lain,” ujar Bupati.
Selanjutnya Bupati Anna memaparkan capaian indikator kinerja masing masing urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022. Terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, 2 unsur pendukung, 6 unsur penunjang, 1 unsur pengawasan, 1 unsur kewilayahan dan 1 unsur pemerintahan umum. Bupati juga memaparkan 15 capaian penghargaan yang diraih selama tahun 2022. (kang yon)
