Carut Marut PPDB 2022
Calon Dewan Pendidikan Riau, Kurang Transparan Dan LSM LIRA Pecat Ketua Panitia
Media Humas Polri || Pekanbaru
Carut Marut dan tidak transparan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022-2023, banyak kalangan menyesalkan sistim online zonasi yang tidak ada transparansi dalam penerimaan siswa baru dan bisa jadi berkemungkinan ada permainan lewat kelebihan kuota oleh tangan pemangku kepentingan untuk meraup keuntungan.
Calon Dewan pendidik Provinsi Riau yang lulus seleksi administrasi No.50, Drs.Sebastian Koti, M.Pd ketika diminta penjelasan, agar dalam juknis dicantumkan setiap sekolah menerima calon siswanya dengan nilai terendah, misalnya sekolah hanya menerima nilai terendah 85 ke atas. Kemudian sekolah harus menyampaikan daya tampung per kelas untuk jumlah kelas yang disediakan harus di papan informasi dan sistem yang transparan serta akurat, sehingga orang tua merasa nyaman.
Sebastian juga menerangkan, kepanitiaan penerimaan PPDB 2022 juga harus membuka posko pengaduan dengan masing masing petugas di setiap sekolah serta buka kotak pengaduan.
Gubernur LSM LIRA Riau, Boma Harmen yang juga Ketua Perkumpulan Wartawan Media Online (PWMOI) Riau Ketika diminta tanggapannya, meradang.
Kenapa setiap tahun persoalan ini menjadi catatan jelek terus tentang PPDB
Menjadi pertanyaan, mengapa hal ini, selalu terjadi saat PPDB itu berlangsung setiap tahunnya, pecat saja ketua panitianya karena tidak becus mengurus dan seharusnya ketua panitia harus mempersiapkan langkah langkah sebelumnya dari jauh jauh hari.
Menurut pandangan Sebastian Koti Calon Dewan Pendidikan Riau menilai, Sejak adanya penetapan sistem penerimaan PPDB tingkat Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) wilayah Provinsi Riau, salah satunya melaui sistem Zonasi berdasarkan domisili lewat Kartu Keluarga (KK) lebih kurang satu tahun, terkesan, hak anak didik sebagai generasi penerus bangsa banyak yang tidak tersalurkan.
Akibat ini, tentu sangat merugikan sekali dan dapat menghancurkan sistem pendidikan itu sendiri.
Namun, dilihat dari prospektif daya tampung, juga menjadi persoalan yang akan timbul secara komplain.
Boma juga menyampaikan, permainan dalam penerimaan sistim PPDB setiap tahunnya, berkemungkinan selalu dugaan, tapi adakalanya benar terjadi, karena tidak adanya keterbukaan.
Carut marut ini jangan dibiarkan berlarut-larut, Gubernur Riau, harus menindak cepat dengan persoalan yang ada sekarang.
Saya juga mendapat informasi untuk menemui Ketua Panitia PPDB yang arogansi dan susah untuk dijumpai, ujar Boma, kepada awak MediaHumasPolri.
