Media Humas Polri//Banjarmasin
Enam organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kalimantan Selatan mengambil langkah progresif dengan menginisiasi Forum Diskusi Publik Kalsel.
Forum ini menjadi wadah kolaborasi yang bertujuan memperkuat peran Ormas dan LSM dalam pembangunan daerah melalui pendekatan dialog dan kerja sama lintas sektor.
Acara perdana forum ini berlangsung di HBI Banjarmasin, Kamis (27/07), dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis, mahasiswa, tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi pemerintah.
Dengan menghadirkan diskusi yang konstruktif, forum ini diharapkan mampu membangun pemahaman bahwa Ormas dan LSM tidak hanya berperan dalam aksi demonstrasi, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis dalam perumusan kebijakan daerah.
Forum ini digagas oleh GEPAK Kalsel, DPD Pekat IBI Kalsel, DPW SWI Kalsel, LSM KAKI Kalsel, FKPWK, dan DPD ASKAINDO Kalsel.
Menurut Asikin Noor, selaku panitia pelaksana, inisiatif ini lahir dari keinginan untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai peran LSM yang selama ini lebih dikenal melalui aksi demonstrasi di lapangan.
Selama ini, LSM sering dipandang hanya sebagai kelompok yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi. Padahal, ada banyak cara lain yang lebih efektif, seperti membangun diskusi publik yang mampu menghasilkan solusi konkret. Dengan forum ini, kami ingin memperlihatkan bahwa LSM dapat menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ujar Asikin.
Forum ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara berbagai organisasi dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, serta tokoh masyarakat, guna merumuskan strategi bersama dalam menyelesaikan persoalan di Kalimantan Selatan.
Diskusi yang berlangsung dalam forum ini membahas berbagai isu strategis yang tengah dihadapi masyarakat, seperti keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kebijakan hukum, serta tantangan dalam sektor pendidikan.
Ketua SWI Kalsel, Sugianoor SE, menegaskan bahwa forum ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk dari Polda Kalsel, Kejati Kalsel, mahasiswa dari empat fakultas di Kalimantan Selatan, serta 15 LSM dan Ormas lainnya.
“Kami ingin forum ini menjadi platform berkelanjutan untuk membahas isu-isu yang relevan dengan kondisi masyarakat. Rencananya, kegiatan ini akan digelar secara berkala setiap tiga bulan sekali dengan tema spesifik, seperti Kamtibmas dan persoalan sampah di Banjarmasin,” ujar Sugianoor.
Diskusi ini juga menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang memberikan perspektif berbeda terkait persoalan yang dibahas. Akademisi dan mahasiswa turut menyumbangkan gagasan berbasis penelitian, sementara aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memberikan wawasan dari sisi regulasi dan penegakan hukum.
Salah satu hasil konkret dari forum ini adalah rencana pembentukan Asosiasi Ormas se-Kalimantan Selatan, yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarorganisasi dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.
Pembentukan asosiasi ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara Ormas, LSM, dan pemerintah dalam menyusun program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan adanya wadah resmi ini, setiap organisasi dapat berkontribusi lebih efektif dalam merancang solusi atas berbagai tantangan sosial yang dihadapi Kalimantan Selatan.
Forum Diskusi Publik Kalsel bukan sekadar ajang berbagi pendapat, tetapi juga menjadi fondasi bagi kolaborasi yang lebih luas di masa depan. Dengan pendekatan berbasis dialog dan kerja sama lintas sektor, forum ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan di Kalimantan Selatan.
Lebih dari sekadar forum diskusi, inisiatif ini membuka jalan bagi solusi konkret dan inovatif terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Sinergi antara Ormas, LSM, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil diharapkan dapat mempercepat pembangunan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. ( Irfani)
