Delapan Poin Pernyataan Sikap Dalam aksi Damai Oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kemanusian
Media Humas Polri || Tambolaka NTT
Pada pukul 08.00 wita,rute aksi damai mulai dari lapangan Galatama,Polres SBD,Kantor DPRD dan Kantor Bupati SBD.
*Mari Bersama-Sama Menghela Kemerdekaan Tanpa Perbudakan* Aliansi masyarakat peduli kemanusiaan, selasa 10 mey 2022 melakukan aksi damai.
Di depan polres Sumba Barat Daya koordinator aksi di terima oleh PJU polres SBD,dalam orasinya Ferdi Ghogi menyampaikan dan meminta kepolisian agar turun sosialisasi,sekaligus mengedukasi masyarakat terkait maraknya pencurian,”disampaikan Ferdi
Sementara Jeremy Bayoraya Kewuan dalam orasinya menyampaikan dengan tegas,agar laporan-laporan tetkait buruh di polres sumba barat daya,terlebih kusus perempuan dan anak yang selalu menjadi korban agar di tindak lanjuti oleh kepolisian resort sumba barat daya, karena selama ini kepolisian solah menutup atas persoalan tersebut,”tambahnya
Juga di sampaikan oleh Sosimus Luli Hada dalam orasinya,krisis kepercayaan dengan kinerja kepolisian sumba barat daya dengan maraknya kasus pencurian yang masih meraja lelah dan juga kasus kemanusiaan yang sering terjadi di kabupaten Sumba Barat Daya .
Saat aksi damai di depan polres SBD,juga disampaikan oleh Titus Kura,beliau meminta kapolres sumba barat daya agar mendukung program bupati sumba barat daya yaitu 7 jembatan emas yang menjadi visi dan misi utama bupati dan wakil bupati sumba barat daya,”harapannya
Orasi selanjutnya disampaikan oleh Tobias Talu,bahwa krisis kepercayaan terhadap polres Sumba Barat Daya karena berbagai macam kasus yang tidak terselesaikan, beliau juga meminta agar polres sumba barat daya selalu mengapdet informasi apapun di publik baik berita kasus ataupun atau aktifitas yang di lakukan oleh kepolisian sendiri,”tandasnya
Setelah menyampaikan orasinya di depan polres sumba barat daya Aliansi masyarakat peduli kemanusiaan membacakan pertanyaan sikap sekaligus menyerahkan ke polres Sumba Barat Daya sebagai tuntukan mereka dan berharap agar polres sumba barat daya memberikan informasi lanjutan soal tuntutan tersebut.
Ada tujuh tuntutan masa aksi di depan polres Sumba Barat Daya yaitu:
*1.menuntut pemerinta daerah sumba barat daya agar memastikan upah pekerja domestik sesuai dgn UMR dan UMK Sumba Barat Daya*
*2.menuntut pemerintah daerah sumba barat daya agar parah pekerja buruh, karyawan swasta di berikan jam kerja sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu 8 jam sehari*
*3.Menuntut pihak penegak hukum agar selalu siap menindak lanjuti laporan pekerja yang di lakukan oleh majikannya*
*4.menuntut pemerinta daerah sumba barat daya untuk melakukan moratorium terhadap pekerja migran Indonesia(PMI)*
*5.menuntut pemerinta daerah sumba barat daya agar mengaktifkan kembali balai latihan kerja(BLK) demi meningkatkan keterampilan parah pekerja migran Indonesia sebelum keberangkat ke luar negeri*
*6.menuntut pemerinta daerah, menyiapkan shelter bagi korban perdagangan orang maupun korban kekerasan lainnya terkusus korban perempuan dan anak dan menghadirkan ahli psikologi ke kabupaten sumba barat daya*
*7.menuntut pemerinta daerah,agar program 7 jembatan emas tidak hanya sebatas wacana*
*8.menuntut bupati dan DPRD sumba barat daya agar menindak lanjuti tuntutan ini sebagai aspirasi masyarakat kabupaten sumba barat daya*
(Martha//MHP/
