Di Duga Dinas PPKB kab.Mesuji Syarat Korupsi Anggaran APBD tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah milyaran
Media Humas Polri // Mesuji Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kabid PPKB) Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitas, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana.
Ari Kurniawan A., S.Kep,M.Kes Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Kabid PPKB) kabupaten Mesuji, dari tahun 2022 selalu beralibi dan mengelak ketika di mintain informasi terkait anggaran :
1. Kegiatan advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi remaja (KRR)
pagu anggaran
Rp 23.041.000. sumber dana APBD Kode tahun 2020.
2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
Rp x.xxx.xxx.000.
sumber dana APBD tahun 2020.
Adanya dugaan korupsi sumber dana APBD tahun 2020 dan 2021 di dinas PPKB kabupaten Mesuji, mulai terundus oleh awak media mulai tahun 2022.
Ketika di pertanyakan oleh awak media, oknum Kabid PPKB kab.Mesuji selalu mengelak dan beralasan itu Bu kadis yang paham,dan ketika di pertanyakan dimana dan kapan bisa ketemu dengan Bu kadis PPKB kab.Mesuji, jawaban oknum Kabid PPKB kab.Mesuji selalu mengatakan Bu kadis lagi DL. ( Dinas luar). Dinas tidak bisa menunjukan surat DL
Selama setahun awak media mengumpulkan data dan informasi terkait anggaran di tahun 2020 dan 2021 di Dinas PPKB kab.Mesuji dan mulai terkuak disinyalir ada dugaan korupsi secara sistematis, masif dan berjamaah.
Dari Hasil temuan awak Media Humas Polri berdasarkan data yang di peroleh dan beberapa tim Investigasi Media humas polri menemukan kejanggalan di anggaran tahun 2020 dan 2021 kami menduga ada permainan
Dari beberapa keterangan di lapangan serta beberapa bukti tim khusus serta para Penggerak anti korupsi akan menggiring Penyimpangan anggaran ini ke Aparatur Penegak Hukum
Di tempat terpisah Tim Advocaten Media Humas polri mengungkapkan apabila semua data data sudah lengkap dalam waktu dekat kami akan Melaporkan ke Polda Lampung berdasarkan Instruksi Presiden Polri di khusus kan untuk lebih fokus menangani perkara tindak pidana korupsi tandasnya
Upaya mencari informasi dan mengumpulkan data yang di lakukan oleh awak media dari tahun 2022, tidak akan sia-sia nampaknya.
Hal ini di sampaikan oleh Tim Investigasi media humas polri di kantornya 01/03/23 ( Tim Div Investigasi)
