Diduga Skandal Korupsi Mengguncang Proyek Inpres Jalan Daerah di Manado
Media Humas Polri||Manado
Proyek Inpres Jalan Daerah di Sulawesi Utara kini menjadi pusat perhatian setelah terungkapnya dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Pelaksanaan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia, kini ternodai oleh praktik korupsi yang merugikan negara.
Proyek percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, yang diduga tercemar oleh praktik korupsi, mengundang kekhawatiran serius dari segi kualitas. Tim media yang melakukan pemantauan langsung di lapangan pada Kamis (23/05/2024) menemukan bahwa pekerjaan yang telah selesai tidak memenuhi standar. Kualitas aspal dan ketebalan lapis perkerasan aspal (LPA) hanya berkisar antara 4 cm sampai 5 cm, jauh dari ketebalan yang seharusnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 15 cm
Desa Sulu, Kabupaten Minahasa Selatan, yang seharusnya mendapat alokasi dana sebesar 31 miliar rupiah untuk pembangunan ruas jalan sepanjang 5 kilometer, juga terdampak oleh skandal ini. Meskipun anggaran besar telah dialokasikan, kualitas pekerjaan terlihat kurang baik dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya.
Total anggaran sebesar 180 miliar rupiah yang diucurkan oleh Kementerian Keuangan untuk menangani 9 ruas jalan daerah di Sulawesi Utara, terasa seperti sia-sia akibat dugaan korupsi ini. Salah satu ruas jalan di Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Desa Sulu, menjadi sorotan karena tidak memenuhi standar kualitas yang seharusnya.
Meskipun pihak pelaksana proyek PT marabunta membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai spesifikasi, namun hasil pemantauan lapangan serta dugaan ketidaksesuaian dengan RAB menjadi bukti yang sulit diabaikan. Kepala Balai BPJN Sulut memberikan penilaian positif terhadap kualitas pekerjaan, namun hal ini diragukan oleh banyak pihak yang menyaksikan langsung keadaan jalan yang dinilai tidak memadai.
Skandal korupsi ini menimbulkan keraguan akan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, sementara masyarakat menuntut tindakan tegas dari pemerintah untuk mengusut dan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini. Terlebih lagi, proyek-proyek ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keselamatan masyarakat, sehingga tindakan pencegahan dan penindakan yang efektif harus segera dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik.(fransisco chrons)
