Kediri, mediahumaspolri.com – PPKM darurat diberlakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat, terutama virus dengan varian baru. Akan tetapi data sementara dari pihak Dinas Kesehatan terkait jumlah pasien suspect Covid-19 “diduga” semakin kurang transparan.
Hal ini berdampak luar biasa terhadap masyarakat karena dengan pembatasan kegiatan selama PPKM darurat ini belum ada solusi yang tepat untuk meringankan beban perekonomian dan biaya hidup bagi masyarakat.
Dilema juga dirasakan para petugas dari jajaran Gugus tugas penanganan Covid-19. Satpol PP dan Aparat Penegak Hukum seperti kebingungan dalam menegakkan aturan selama PPKM Darurat. Bagaimana tidak, penindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas dinilai arogan oleh masyarakat, apabila tidak di tindak secara tegas masyarakat belum mempunyai kesadaran terhadap bahaya penularan Virus Covid-19 ini.
Kejadian “dugaan” tidak transparannya jumlah pasien yang positif Covid-19 ini terjadi di PG Ngadiredjo yang terletak di Kabupaten Kediri, Selasa (13/7/2021).
Dari keterangan karyawan PG Ngadiredjo yang berinisial “S” mengatakan “informasi di pabrik yang positif di pabrik tambah terus, kalau seumpama saya positif disuruh libur, untung saya negatif, itu saya bayar Rp.150 ribu mas uang pribadi saya buat tes positif apa negatifnya, terus masker dan vitamin saya beli sendiri juga di klinik”,
“tidak ada bantuan biaya dari pabrik, terus saya harus bagaimana, apalagi sekarang PPKM darurat, tolonglah saya dan karyawan yang lain juga diberikan solusi, kasihan juga yang buruh lepas, bagaimana membiayai anak dan istri, apalagi yang positif covid-19 bagaimana nasibnya” Ungkapnya.
Dari pihak PG Ngadiredjo sendiri saat di konfirmasi Bidang Humas melalui pesan singkat Whatsapp, Senin 12 Juli 2021 mengatakan, masih akan di koordinasikan, dan belum ada tanggapan terkait hal ini.
Sangat disayangkan dimana Pemerintah berupaya menekan angka bertambahnya penyebaran virus Covid-19 dengan memberlakukan PPKM Darurat, akan tetapi pihak PG Ngadiredjo diduga tetap beroperasi penuh tanpa kejelasan data pasien yang terpapar atau positif Covid-19, sudah menjadi tugas kita bersama untuk sama-sama saling memberikan informasi dan kontrol kepada Pemerintah khususnya Kabupaten Kediri.(Bram)
