DPP APKASINDO pusat bersama perwakilan 22 Propinsi Geruduk Kemendag Desak Cabut Perpres Tentang larangan Export CPO
Pasangkayu || Media Humas Polri
18/05/2022
Buntut dari keputusan pemerintah terhadap larangan export CPO ( minyak sawit ) pada 28 Apri 2022 telah membuka keran teriakan 2.5 juta Petani kelapa sawit untuk berdemontrasi turun ke jalan di seluruh Indonesia .
Berbagai organisasi dan elemen masyarakat mulai dari pusat sampai Daerah angkat bicara tentang dampak kerugian yang ditimbulkan baik terhadap petani kelapa sawit itu sendiri maupun terhadap perekonomian Bangsa Indonesia , akibat dari larangan export CPO tsb.
Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia ( APKASINDO ) yang menaungi petani kelapa sawit di seluruh Indonesia , turun ke jalan demontrasi dengan menggeruduk Kantor kementrian perdagangan dan perekonomian Indonesia di Jakarta , pada 17/05/2022 .
Demontrasi yang dipimpin oleh Ketua DPP APKASINDO pusat , Gulat Manurung turun ke jalan bersama semua perwakilan APKASINDO dari 22 propinsi di seluruh Indonesia , termasuk Ketua APKASINDO propinsi Sulawesi Barat ( Andi Kasrudin Raja muda )
Dalam tuntutannya Ketua DPP Apkasindo pusat ( Gulat Manurung ) meminta kepada Pemerintah untuk segera mencabut larangan export CPO yang telah membuat petani mengalami kerugian besar karena tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dalam perawatan kebun dibandingkan dengan hasil yang di peroleh akibat rendahnya harga TBS yang semula seharga Rp.3050 menjadi Rp.1500, turun bahkan turun samapai 70%.
Menurut Gulat Manurung dalam orasinya menjelaskan bahwa sejak diberlakukan larangan ekspor CPO ,sampai akhir April 2022 ini , kerugian bagi petani mencapai Rp.13 triliun begitu juga terhadap pendapatan negara berpotensi berkurang samapi Rp.11,7 triliun.
,” Kepada Pemerintah kami minta untuk segera mencabut kebijakan larangan export CPO karena kami petani sudah sangat menderita , selama ini apapun kebijakan pemerintah kami diam tidak pernah turun ke jalan , pupuk naik 300 % kami tidak marah , uang kami dipakai untuk mensubsidi minyak goreng Rp.7,6 triliun kami tidak marah,uang petani dipakai Rp.50 triliun untuk subsidi Biodiesel kami tidak marah , kali ini kami terjatuh, tersungkur karena kami tidak punya biaya hidup lagi untuk keluarga , biaya anak sekolah dan lain-lain akibat dari larangan export CPO ini , ” tegasnya.
Pada hari yang sama 17/05/2022 Gerakan Element Mahasiswa Pemuda Intelektual (GEMPI), Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi unjuk rasa di dua titik berbeda yakni Bundaran Benteng Kayumanggiwang dan Kantor DPRD Mamuju Tengah , massa aksi menuntut hal yang sama yaitu pencabutan larangan export CPO oleh pemerintah
,” Pihaknya menolak keras adanya Perpres tersebut dan minta segera dicabut ,” kata Alwijayadi selaku korlap pada aksi itu saat ditemui awak media.
Dalam aksinya juga massa meminta kepada pemerintah untuk segera menindak lanjuti perusahaan yang diduga memainkan harga TBS secara sepihak yang tidak mengikuti hasil keputusan rapat penentuan TBS ( tandan buah segar ) yang telah disepakati.
( Red.H.M )
