Media Humas Polri /Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, kembali mendesak Ketua DPRK Aceh Timur, untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu dan tidak tegas membela kepentingan masyarakat Aceh Timur, terutama terkait insiden gas beracun yang sempat terulang akhir – akhir ini, sehingga banyak menelan korban dari warga Desa Panton Rayeuk T, Kecamatan Banda Alam, diduga berasal dari kawasan operasi sebuah perusahaan raksasa migas di Aceh Timur beberapa waktu lalu.
Seruan soal desakan mundur terhadap Ketua DPRK Aceh Timur ini merupakan yang kedua kalinya dilontarkan aktivis cadas yang pernah bersekolah di SMA N 1 Idi Rayeuk itu setelah sebelumnya desakan serupa pernah ia dengungkan pada awal 2020 lalu, ketika itu Ronny sempat menyampaikan langsung kepada Ketua DPRK tersebut, soal nasib puluhan perantau Aceh Timur di Malaysia yang sangat kesulitan secara ekonomi, ingin pulang dan butuh bantuan pemerintah akibat lockdown, namun semua itu ditanggapi santai dan terkesan diabaikan.
” Kami secara tegas kembali mendesak Ketua DPRK Aceh Timur segera mengundurkan diri, atau masyarakat yang akan bergerak untuk melengserkannya nanti,” kata Ronny, Kamis 15 Juli 2021.
Menurut Ronny, kepemimpinan Ketua DPRK Aceh Timur dinilai sangat lemah dalam hal pengawasan serta penyampaian aspirasi masyarakat, yang diduga memberi dampak negatif pada lemahnya kinerja dewan selama ini, sehingga dinilai dapat merugikan kepentingan masyarakat secara luas.
” Ketua DPRK kinerjanya loyo dan tidak jelas, ini bikin jajarannya juga meredup kinerjanya, hilang -hilang timbul, entah apa yang dikerjakan ketua DPRK selama ini, padahal banyak sekali persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, tapi penderitaan masyarakat itu seakan enggak nyambung dengan keberadaan mereka yang jelas – jelas digaji untuk membela rakyat,” ungkap putera Idi Rayeuk berdarah Aceh Minang itu.
Dia mencontohkan lemahnya kinerja Ketua DPRK Aceh Timur, ketika berhadapan dengan perusahaan migas yang diduga telah menyebabkan puluhan masyarakat terdampak keracunan gas secara berulang kali, bahkan hingga detik ini belum ditemukan titik terang mengenai penyelesaian masalah yang diduga penuh trik dan intrik tersebut.
” Lihat saja kasus gas beracun itu sebagai contohnya, lemah sekali bargaining potition DPRK di bawah kepemimpinannya, bahkan terkesan bisa diolah oleh pihak perusahaan, padahal masyarakat hampir mati di sana, tapi masalah itu tetap tidak jelas sampai sekarang, dan akhirnya jadi tidak jelas nasib dan keselamatan masyarakat di sana, itu belum lagi soal konstribusi perusahaan itu terhadap daerah dan masyarakat selama ini, belum lagi kasus – kasus lain seperti soal perantau Aceh di Malaysia yang minta diperjuangkan oleh Ketua DPRK, belum lagi kejelasan masalah kinerja bupati dan jajarannya, belum lagi soal kemiskinan, pengangguran, penegakkan hukum, problem pembangunan, soal dana Covid, BLT, Bimtek, korupsi dana desa dan persoalan besar di segala bidang lainnya ,” cetus pengkritik cadas yang dikenal fokus dengan isu – isu sosial seperti pengangguran, kemiskinan, demokrasi dan Hak Asasi Manusia itu.
Dia juga sangat menyayangkan adanya isu miring menerpa pemimpin legislatif itu pasca digelarnya rapat dengan pihak perusahaan, sehingga menimbulkan distorsi sosial dan polemik pada persoalan insiden gas beracun tersebut.
” Orang lagi fokus mau mendengarkan apa hasil dari rapat soal gas beracun itu, eh ketua dprk malah diterpa isu miring ngopi bareng pihak perusahaan, ada apa ini, meskipun itu kan mungkin cuma acara ngopi – ngopi aja dan belum tentu ada penyimpangan di sana,tapi faktanya itu telah berhasil menyulut prasangka di benak publik terhadap sosok yang mulai tampak kontroversial itu,” tegas Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII)Provinsi Aceh itu.
Dia juga meminta pihak terkait mempertimbangkan pergantian ketua dprk tersebut demi mengoptimalkan kinerja dewan dan besarnya manfaat bagi kepentingan masyarakat Aceh Timur.
“Semua pihak dalam hal ini parpol dan internal DPRK serta masyarakat Aceh Timur, mesti berpikir cepat soal ini, sebab ini menyangkut kepentingan masyarakat luas yang harus diperjuangkan lebih baik lagi kedepannya,” sebutnya.
Ronny berpendapat dengan kinerja legislatif yang lebih optimal, seharusnya penderitaan masyarakat dapat dihapuskan, dan kemajuan dapat diraih sebaik mungkin. Namun sayangnya hal itu dinilai jauh panggang dari api.
” Kalau nakhodanya bagus, jajarannya tentu juga bisa dibikin bagus, tapi kalau leadershipnya loyo, enggak jelas, enggak tahu arah mau kemana, jangankan membela rakyat, membela dirinya sendiri saja mungkin tidak mampu,” ketus Ronny.
Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengkonsolidasikan aksi demonstrasi, jika Ketua DPRK tidak kunjung mengundurkan diri dalam waktu dekat ini.
” Silahkan mundur atau kami bersama masyarakat dan elemen sipil lainnya akan gelar aksi demonstrasi besar – besaran dan berturut – turut di jalanan sampai kami berhasil nanti,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
