Fraksi Golkar Sampaikan Sejumlah Catatan Kritis Terhadap Pelaksanaan APBD 2021
Media.Humas Polri || Ambon 30/08/2022
Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.
Catatan kritis disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias saat membacakan kata akhir fraksi terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 dalam rapat paripurna, Senin (29/8/2022).
Yeremias mengungkapkan kemiskinan di Maluku hingga saat ini masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan oleh Pemerintah daerah.
Olehnya itu Fraksi Golkar meminta di tahun-tahun mendatang pemerintah daerah merevitalisasi kebijakannya agar pro kepada kemiskinan, terutama pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan persoalan-persoalan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
Terkait pengelolaan RSUD dan permasalahannya, Fraksi Partai Golkar meminta agar pemerintah daerah lebih maksimal lagi dalam mengelola RSUD Dr. M. Haulussy.
Fraksi Partai Golkar berharap tidak lagi terjadi persoalan-persoalan yang mencuat di internal RSUD Haulussy, terutama terkait dengan manajemen pengelolaanya.
“Sehingga selain sebagai penyedia dan sekaligus pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat, juga RSUD Haulussy menjadi solusi ekonomi daerah yang produktif dalam meningkatkan PAD,” tandas Yeremias.
Dari Sisi Analisis Kebutuhan Kapital Terhadap Core Busnis dan Prospeknya, maka Fraksi Golkar merekomendasikan untuk Pemerintah menambah penyertaan Modalnya pada PD Panca Karya, PT. Maluku Energi Abadi, dan PT. Bank Maluku Maluku Utara.
Dengan demikian akan semakin mudah untuk dilakukan ekspansi usaha dengan untuk menciptakan unit bisnis baru yang prospektif bagi peningkatan PAD untuk ketiga BUMD ini.
Lanjutnya, Fraksi Golkar berharap Pemerintah Provinsi Maluku merevitalisasi sektor primer yakni sektor pertanian dan perikanan (petani dan nelayan) serta meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, terutama dalam hal mendorong investasi untuk industri inklusif atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Fraksi Golkar berharap agar desain pembangunan di Maluku dapat mencantumkan strategi dan arah kebijakan program yang mempertimbangkan data kewilayahan (aspek spasial). Oleh karena itu untuk menyempurkan fokus pembangunan yang berdimensi sektoral.
Bagi Fraksi Golkar, aspek spasial (kewilayahan) dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena akan menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang bersifat afirmatif (affirmative policy) sekaligus sebagai pedoman untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah.
“Tujuanya untuk mengurangi kesenjangan antar daerah (regional disparities),”ujarnya.
Dalam rangka mengurangi disparitas antar daerah tersebut maka Fraksi Golkar meminta agar Pemprov agar bersinergi dengan kementerian terkait agar lebih memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar terhadap wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
Yeremias mengatakan dalam masa kontijensi fase rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, struktur APBD Maluku tahun 2022-2023 sudah harus jelas perencanaan program, pembagian peran dan perencanaan keuangannya.
Hal ini penting mengingat fase rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan aspek yang sangat krusial, namun seringkali terabaikan.
Dalam konteks penanganan Covid-19, Fraksi Golkar berharap agar tidak hanya dampak ekonomi saja yang perlu direspon seperti isu PHK, penurunan pendapatan mayoritas warga, dan sebagainya. Tapi juga perhatian terhadap dampak sosial, misalnya angka natalitas yang naik, perceraian dan KDRT yang meningkat, problem pembelajaran anak-anak sekolah, dan sebagainya.
Fraksi Golkar juga berharap adanya program yang mengarah pada pemeliharaan investasi sosial berupa Gerakan Masyarakat Sehat yang sudah mulai mentradisi sejak isu Covid-19 meluas di masyarakat.
“Harus ada program reguler agar kebiasaan baik ini bisa berkelanjutan dan menjadi habitus masyarakat dalam kesehariaan, sekalipun wabah Covid-19 menghilang,” ujar Yeremias.
Hal ini penting agar program kesehatan untuk warga tidak hanya bersifat kuratif melainkan juga preventif dan promotif.
Ia menegaskan Fraksi Golkar tetap mendukung kebijakan Pemerintah daerah selama kebijaknnya diarahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
“Partai Golkar akan tetap terus kritis untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah agar semakin hari semakin baik dalam melayani rakyat Maluku. Mengapa? Karena Golkar sesungguhnya hadir sebagai solusi untuk mensejahterakan rakyat,” tandasnya.
(SGH)
