Media Humas Polri || Bojonegoro
Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan Tim Bagar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengadakan Rapat Banggar, Rabu(20/09/2023).
Setelah Rapat Banggar tersebut terjadi ketegangan dan menuai protes dari Kepala Desa yang bergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia(PapDesi).
Semua masalah ini terjadi dikarenakan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Retno Wulandari dianggap berbohong tentang Desa yang belum pernah menerima hibah Bantuan Keuangan Khusus Desa(BKKD).
Banyak desa yang belum menerima tetapi dari Data yang ada cuma ada 5 Desa yang belum dapat,yaitu Kepoh Kidul,Ngasinan,Mlaten ,Bodol dan Ngelo,hal inilah yang menuai Protes dari AKD dan PapDesi.
“Data yang disampaikan harus jelas,Desa mana yang dapat dan besarnya berapa ?Desa Pelem jelas jelas sampai saat ini juga belum pernah dapat BKKD.”ungkap Ketua AKD Bojonegoro dan Kepala Desa Pelem Porwosari Sudawan.
“Kita akan terus mengawal bersama sama seluruh Kepala Desa Se Kabupaten Bojonegoro.” pungkasnya.
Saat awak media berusaha menelusuri Data penerima BKKD, menemukan salah satu Desa yang dalam satu tahun(2023) ini menerima BKKD dua kali,dimana Desa tersebut akan mendapatkan 1.213.103.120.
Inilah yang menjadi sebuah pertanyaan kenapa Desa yang lainnya sampai ada yang tidak dapat,tetapi Desa tersebut malah mendapat lagi? (Bang Jali)
