Media Humas Polri || Sumatera Utara
Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Mandailing Natal (GMPM) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PUPR Madina dan kantor Bupati Madina, Kamis (3/8/2023).
Dalam aksi unjuk rasa tersebut massa GMPM menyoroti banyaknya permasalahan di lingkup PUPR Madina terkait proyek-proyek yang di tangani PUPR Madina yang mereka duga cenderung asal jadi.
Ahmad Hidayat Batubara selalu Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Mandailing Natal (GMPM) mengatakan dalam orasinya bahwa Kadis PUPR Madina diduga kuat telah melakukan jual beli paket atau proyek bahkan kita juga menduga kuat adanya intervensi dari Kadis PUPR Madina dalam pelelangan tender untuk memenangkan Perusahaan rekanannya.
Maka Bupati harus segera mencopot dan menonjolkan Kadis PUPR Madina karena diduga merupakan mafia proyek di lingkungan PUPR Madina.
Alfarizi Nasution yang merupakan Kordinator Lapangan menyampaikan agar Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) supaya memanggil dan memeriksa Kadis PUPR sebab banyak sekali proyek yang kita duga mangkrak dan diduga kuat dikerjakan asal jadi.
Oleh sebab itu APH dalam hal ini tidak boleh diam dan jangan sampai bermain mata dengan Kadis PUPR Madina.
Alfa sapaan akrabnya,juga menegaskan jika tuntutan mereka dalam 3X24 Jam tidak di tanggapi maka mereka akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jilid II.
Dalam aksi tersebut massa GMPM di temui Sekretaris PUPR Madina, Haris Nasution yang ditunjuk saat ini sebagai Pelaksana Harian (Plh).
Haris Nasution mengatakan akan menyampaikan kepada pimpinannya dan juga kepada Sekretaris Daerah (Sekda).
Sementara itu di kantor Bupati Madina, Alamulhaq Daulay (Sekretaris Daerah) menanggapi tuntutan mahasiswa dan pemuda.
“Kita sangat mengapresiasi adek-adek mahasiswa sebagai sosial control tentunya tuntutan kalian akan saya sampaikan kepada pak Bupati.”
Adapun tuntutan aksi GMPM saat aksi yaitu:
1. Meminta Bupati Madina untuk mengevaluasi kinerja dinas PUPR Madina karena dinilai banyaknya proyek yang bermasalah yang dikerjakan dinas PUPR Madina.
2. Meminta Bupati Madina untuk mencopot dan menonjolkan Plt. Kadis PUPR Madina karena diduga kuat terlibat jual beli proyek dan diduga adanya intervensi dalam pelelangan tender untuk memenangkan perusahaan rekanannya.
3. Meminta Bupati Madina untuk menindak tegas Kadis PUPR Madina karena diduga salah satu mafia proyek di lingkup PUPR Madina yang telah merusak pemerintah Mandailing Natal.
4. Menuntut Bupati dan Wakil Bupati Madina untuk segera membersihkan seluruh oknum mafia proyek di lingkup PUPR Madina.
5. Meminta Kepala Kejakasaan Negeri Madina untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis PUPR Madina karena diduga kuat terlibat jual beli paket / proyek serta diduga adanya intervensi untuk memenangkan perusahaan rekanannya.
6. Meminta Kejari Madina untuk memeriksa Kadis PUPR Madina terkait banyaknya proyek yang diduga mangkrak dan cenderung dikerjakan asal jadi.
7. Meminta Kejari Madina untuk memeriksa SPJ Kadis PUPR Madina karena diduga kuat ada manipulasi SPJ.
8. Meminta Kejari Madina untuk tidak main mata dengan Kadis PUPR Madina yang diduga kuat sebagai mafia proyek di Pemkab Madina.
9. Meminta Kadis PUPR Madina untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. (Jhonparla)
