HEBOH PENGAKUAN SAHIR LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BARU KEDUDUKANYA DILORE BUKAN AREAL KOTA POSO.
Mediahumaspolri || Poso
Walaupun sempet menjadi perdebatan dalam pembahasan tentang penolakan Pinjaman Hutang Pemda Poso,Namun aksi penolakan yang dilakukan oleh 6 orang dari Fraksi Golkar dan 3 dari PKS,1 orang dari fraksi Nasdem tidak membawakan hasil.
Ketiga Fraksi partai berbeda itu sepakat melakukan penolakan Pinjaman Pemda namun berujung dengan persetujuan, setelah melalui hasil Voting Lembaga Wakil Rakyat.pada hari Senin(22/8/22).
Dari hasil Voting keputusan lembaga wakil rakyat tercatat 30 orang anggota parlemen Poso,17 orang anggota parlemen yang menyetujui 9 Menolak dan 4 dinyatakan tidak hadir disebapkan Anaknya Sakit,bahkan ada yang beralasan kena Covid 19.Kata”Sahir.
Sambil mencoba meyakinkan bahwah perjuangan kami dari fraksi Golkar tidak berakhir dengan hasil Voting,kami akan terus mengawal dan mengawasi penguna anggaran sampai pada proses pada pembangunan selesai.Paparnya.
Adapun Wacana sumber dana pinjaman yang diketahui sebagai Pemulihan ekonomi Nasional(PEN) senilai Rp.120 Milyar,oleh pemerintah Daerah(Pemda) Poso yang bertujuan untuk persiapan pembangunan Rumah sakit Baru beralamat dikecamatan Lage.
Dalam keterangan Sahir Sampeali sebagai ketua Golkar,Saat jumpa Pers Digedung Kuning depan Jalur Dua,dan didampingi sekretaris fraksi Makmur Lapido bersama Darmawan Lyanto ST. Awalnya pihaknya menentang keras tentang wacana peminjaman Hutang Pemda.sebaiknya wacana tersebut ditunda menimbang perlu adanya kajian yang sesuai dasar pinjaman daerah,sebagai mana petunjuk PP 56 tahun 2018 Pasal 3 menyebutkan Huruf D yaitu kehati-hatian yang beresiko kepada pengembalian hutang.Paparnya.
Dengan mengingat kondisi ekonomi masyarakat kabupaten Poso angkat kemiskinan melonjak kata”Sahir perlu pertimbangan soal rencana peminjaman dengan melihat Bunga sebesar 5,7% selama 5 Tahun berjalan kedepan sampai menjelang tahun 2028.
Berikut hasil rician perhitungan pengembalian dana sebesar Rp 120 Milyar,menjadi Rp 138,643 Milyar dalam riciannya pengembalian Tahun pertama 2023 Rp.4,2Milyar,Tahun 2024 Rp.28,5 Milyar,tahun 2025 Rp.34,4 M,Tahun 2026 Rp.32,7 M, Tahun 2027 Rp.31,1M,dan tahun terakhir 2028.Rp.pengembalian sebesar Rp.7,5 Milyar.
Itulah menjadi dasar utama penolakan kami,Kata Sahir dalam jumpa Pers,dengan beberapa pertimbangan lainya menjelang di 2024 Kami akan memasuki Tahapan Agenda Pilkada dan Pilpres.
Yang tentunya akan menyedot anggaran yang tidak sedikit dan Pilpres meskipun mengunakan anggaran APBN,Namun tidak bisa dipungkiri ada membutuhkan Dana sering dari Pemdah setempat.Ketusnya.
Eronisnya”Dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah(RPJMD) sebelumnya adalah bagian Visi dan Misi Program arahan tujuan Bupati dan wakil Bupati Terpili,didalam RPJMD yang ada dilokasi Lore Bukan di Daerah Lokasi Kota Poso.Terangnya”Sahir Sabil melemparkan penyampaian tambahan lagi ke Makmur Lapido.
Makmur disentil pihak media apakah benar isu berkembang diluar,bapak salah satu penerima yang menolak pemberian Dugaan emplop sogokan”Dirinya menyampaikan kalau itu saya belum bisa jawab sekarang semuanya Masi dalam tahapan Proses Pemeriksaan dengan adanya laporan”Singkat katanya Makmur.(Arwis).
