Media Humas Polri // Muara Dua
Pemilihan umum 14 Februari 2024 serentak kali ini menjadi tonggak peradapan, kedaulatan yang abadi bagi bangsa guna menentukan arah masa depan lebih baik.
Namun fakta nya jauh dari kata akuntabel dan transparan, adanya hak konsitutsional penegakan hak politik masyarakat yang tak terpenuhi sebagai landasan hak demokrasi dan pancasila.
Melihat hal ini Henafri ketua Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Oku selatan menilai akan proses dan tahapan hingga pada saat pemilihan, adanya pola, intrik-intrik dilakukan penyelenggaraan pemilihan umum , dari hal surat undangan yang tidak terbagi,tempat pemilihan suara (TPS) pindah/berbeda lokasi serta data pemilihan yang telah meninggal masih terdata dan ada nya nama sama dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT).
“Iya, bagaimana bisa nama bisa sama dan data orang meninggal dunia masih terdata, lantas siapa yang mencoblos surat suara tersebut,kita lihat nanti pada saat penghitungan surat suara hanya beberapa surat suara rusak “ Kata henafri.
Lanjut nya, kata jujur dan adil (Jurdil) jargo pemilu patut dipertanyakan terhadap penyelenggaraan pemilu, jangan sampai kecurangan yang terjadi itu berasal dari penyelenggaraan itu sendiri , ala ala mengambil keuntungan dan kepentingan menjadi kan pemilu lahan empuk.
“Ironis dan rusak moral bangsa jika hal hal. kecurangan itu dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu ini sama halnya kejahatan luar biasa dengan cara sistematis, kami harap pengawasan tegak lurus jangan sampai ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, “ Tutup nya henafri. ( Ali U )
