Media Humas Polri // Jepara
Jelang pilkada Jepara tahun 2024-2029 mulai nampak memanas. Hal ini terlihat sikap 3 partai politik besar diantaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Ketiga partai ini mulai membuka komunikasi dengan menggelar acara halalbihalal bersama , di salah satu rumah makan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Minggu, (5/5/2024) siang.
Acara halal bihalal yang digelar 3 partai besar dihadiri ketua partai PKB Nuruddin Amin, ketua DPC partai PPP Masykuri, ketua DPC Partai Gerindra Arizal Wahyu Hidayat, Sekjen DPC partai PPP Habli Mubarok, Ketua Desk Pilkada 2024 DPC PPP Agus Sutisna, Bendahara DPC Partai Gerindra Purwanto bersama Sandi Hertanto dan Muhammad Harisman Fauzan Rosyid.
Pada kesempatan itu Arizal Wahyu Hidayat (Rizal) mengatakan, pertemuan ketiga partai ini telah berproses cukup lama. Namun baru pada acara halalbihalal ketiga partai ini mulai membicarakan bersama secara tertutup. Rizal menambahkan, pertemuan ketiga partai ini diantaranya membicarakan situasi kondisi politik di Jepara belakangan ini.
“Pertemuan ketiga partai ini merupakan respon atas situasi politik menjelang pilkada di Jepara, diantaranya bakal calon telah mengklaim seolah-olah sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP, ” terang Rizal.
Sementara ketua PKB Nurudin Amin (Gus Nung) mengatakan ketiga partai ini belum membentuk koalisi. Menurutnya membentuk koalisi perlu mendapat instruksi DPP.
Ia menyebut pertemuan ketiga partai besar ini merupakan Embrio. Bagi Gus Nung, tidak menutup kemungkinan bagi partai besar lainnya yang ingin bersama – sama membangun komunikasi.
“Pertemuan ketiga partai besar ini bukan kesepakatan berkoalisi namun baru dalam taraf Embrio, dan terbuka bagi partai besar seperti PDIP dan Nasdem untuk membicarakan langkah langkah ke depan,” ungkap Gus Nung.
Terkait bacabup dan bacawabup, ketiga partai menyampaikan hal senada, masing masing berharap bisa mengusung calon dari kader partainya. Namun mereka sepakat tegak lurus sesuai dengan instruksi DPP masing masing jika memang ada calon di luar kader yang mendapat rekomendasi. ( SPR )
