Media Humas Polri//Bojonegoro
Proyek pelebaran jembatan penghubung antara Desa Jatiblimbing-Sumberjokidul, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jawa Timur, terancam mangkrak.
Padahal jelang akhir tahun anggaran, sudah seperutnya jika pembangunan sarana dan prasarana fasilitas publik yang menelan uang rakyat Bojonegoro senilai Rp 1,8 milyar rupiah itu dikebut pengerjaannya oleh pihak Kontraktor bersama Dinas Pekerjaan Umum.
Namun parahnya, selaku pengguna dan penanggungjawab anggaran atas proyek tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bojonegoro justru terkesan tutup mata ketika persoalan tersebut dipertanyakan oleh masyarakat.
Bungkamnya orang nomer satu di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga itu, seakan menunjukkan adanya skandal dugaan konspirasi ajang bisnis terselubung dibalik kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten penghasil APBD terbesar nomer 2 se Provinsi Jawa Timur.
Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum disinyalir turut cawe-cawe ketika lelang berlangsung di ULP (Unit Layanan Pengadaan). Sehingga, tender atas proyek tersebut bisa dimenangkan oleh kontraktor CV Karya Ragil Putra asal luar kota yang belum jelas track recordnya.
Menurut informasi, pagu anggaran proyek pelebaran jembatan tersebut senilai Rp 1.817.985.000,00 yang bersumber dari APBD Bojonegoro tahun 2024. Kemudian saat masuk proses lelang, pekerjaan dimenangkan oleh CV Karya Ragil Putra dengan nilai tawar Rp1.454.343.662,42.
“Sejak dari kemarin tak ada kegiatan, entah dilanjutkan apa tidak pembangunannya.” ucap Warso salah satu warga sekitar lokasi pembangunan jembatan. Minggu, 20 Oktober 2024.
Senada dengan Warso, Kepala Desa Jatiblimbing, Tedy Fery Sandriya, mengaku prihatin dengan situasi ini. Sebagai pemimpin Desa, ia merasa terbebani karena harus menjelaskan kepada warga yang terganggu aktivitasnya akibat pembangunan jembatan yang tak kunjung selesai.
“Saya menekan ke CV karena itu akses utama ke Balai Desa, tolonglah dipercepat. CV-nya bukan orang Bojonegoro, milik orang luar provinsi,” ucapnya.
Sementara itu, hingga berita ini dilansir, sejak kemarin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro masih memilih bungkam ketika dimintai penjelasan terkait persoalan tersebut.( Gz )
