Jumlah Kemiskinan Tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro Menurun
Media Humas Polri|| Bojonegoro
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro patut mendapatkan apresiasi atas pencapaian yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 147,33 ribu jiwa, turun dari 153,25 ribu jiwa pada Maret 2023. Penurunan ini sejalan dengan penurunan persentase penduduk miskin dari 12,18 persen pada 2023 menjadi 11,69 persen pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan telah berjalan dengan baik dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Muhammad Anas, Anggota NGO GSN Foundation, capaian ini merupakan hasil dari upaya sinergis antara pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam menanggulangi kemiskinan.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Penurunan angka kemiskinan ini merupakan hasil nyata dari berbagai program yang fokus pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menjalankan berbagai inisiatif yang berhasil menargetkan masyarakat miskin secara tepat sasaran,” ungkap Anas, Selasa (17/09/2024).
Salah satu faktor utama dalam kesuksesan ini adalah program-program bantuan sosial yang inklusif. Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta berbagai bantuan langsung kepada masyarakat miskin, telah membantu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi lokal juga memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Muhammad Anas menambahkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur turut mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sangat membantu masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pada akhirnya turut berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan,” jelas Anas.
Selain program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil. Program ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki keterampilan baru yang dapat membantu mereka menciptakan peluang kerja atau usaha mandiri, sehingga mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.
Pemerintah juga menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, generasi muda diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bersaing di pasar kerja, yang pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Dari perspektif jangka panjang, Muhammad Anas melihat bahwa tren penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro sangat positif. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, sejak 2003, jumlah penduduk miskin di Bojonegoro terus menurun. Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 340,90 ribu jiwa, dengan persentase kemiskinan sebesar 28,12 persen. Hingga 2024, angka ini telah berkurang secara signifikan, dengan jumlah penduduk miskin menjadi 147,33 ribu jiwa dan persentase kemiskinan turun menjadi 11,69 persen.
“Penurunan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program yang berkelanjutan,” tambah Anas.
Dia juga berharap agar pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk NGO dan masyarakat, untuk terus menjaga tren positif ini.
Selain capaian dalam pengurangan kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Bojonegoro juga mengalami perbaikan. Menurut data BPS, indeks ini turun dari 0,49 pada Maret 2023 menjadi 0,48 pada Maret 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin semakin berkurang, yang berarti bahwa masyarakat dengan kondisi ekonomi terburuk sekalipun mulai mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah.
Muhammad Anas menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.
“Kesuksesan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, kami di GSN Foundation mendukung penuh inisiatif-inisiatif pemerintah dan mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan serta dalam upaya ini,” ujarnya.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan partisipasi masyarakat, Anas optimis bahwa target jangka panjang untuk terus menekan angka kemiskinan akan tercapai. Dia berharap pemerintah dapat melanjutkan program-program inovatif yang sudah berjalan, sembari terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan untuk memastikan keberlanjutannya.
Penurunan angka kemiskinan yang telah dicapai pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi contoh bahwa dengan kebijakan yang tepat dan dukungan berbagai pihak, tantangan ekonomi dapat diatasi. Pemerintah Bojonegoro telah menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola program-program kesejahteraan masyarakat, dan hasilnya terlihat jelas dalam data yang dirilis oleh BPS.
“Kami optimis bahwa angka kemiskinan di Bojonegoro akan terus menurun seiring dengan keberlanjutan program-program pemerintah yang pro-rakyat. Kami juga yakin bahwa melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, NGO, dan masyarakat, Bojonegoro akan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil,” tutup Anas.
Data yang menjadi dasar dari capaian ini diambil dari laman resmi BPS Kabupaten Bojonegoro, yang secara berkala merilis laporan terkait kondisi sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Semoga pencapaian ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berjuang dalam pengentasan kemiskinan demi Indonesia yang lebih baik. [Gz]
