Media Humas Polri // Semarang
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menyebut pengamanan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja oleh Aliansi Mahasiswa Jawa Tengah di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (13/4/2023) siang sudah sesuai prosedur.
“Tindakan Polri (membubarkan aksi) sudah sesuai prosedur dan dilakukan untuk melindungi masyarakat, serta mencegah terjadinya perusakan fasilitas umum yang lebih luas,” tegas Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol. M. Iqbal Alqudusy, Kamis petang.
Tindakan tegas terpaksa dilakukan karena peserta aksi berusaha masuk ke komplek Kantor Gubernur Jateng setelah merusak pagar berduri dan merobohkan pintu gerbang serta menimbulkan kericuhan.
Dia menyebut berbagai upaya persuasif petugas yang meminta peserta aksi untuk tertib dalam menyampaikan pendapat, tidak ditaati. Bahkan peserta aksi secara demonstratif melakukan aksi bakar ban bekas, pelemparan batu serta benda-benda lainnya ke halaman Kantor Gubernur dari jalan raya.
Lalu lintas di depan jalan Pahlawan Semarang sempat terganggu oleh ulah para pengunjuk rasa sehingga polisi melakukan upaya rekayasa agar pengguna jalan tak terganggu.
“Petugas mengambil tindakan tegas dan terukur, karena aksi massa cenderung tidak terkendali dan melakukan aksi pengrusakan. Bila dibiarkan, berpotensi mengakibatkan kerusakan yang lebih luas. Maka petugas terpaksa membubarkan aksi secara bertahap mulai dari semprotan water canon hingga penggunaan gas air mata. Tapi semua itu sudah sesuai dengan SOP pengamanan,” ujar Kombes Pol. M. Iqbal Alqudusy.
Kabidhumas mengungkapkan, setelah petugas mengambil tindakan tegas, unjuk rasa mulai terkendali. Para peserta aksi diarahkan petugas untuk meninggalkan tempat ke arah air mancur dan patung kuda di Jalan Pahlawan.
Selanjutnya, situasi berangsur kondusif dan petugas kembali ke pos semula serta membantu memperbaiki gerbang kantor Gubernur yang sempat dijebol peserta. Petugas selanjutnya melakukan konsolidasi dan melakukan pengaturan agar arus lalu lintas di Jalan Pahlawan yang sempat macet kembali normal.
“Jadi tindakan petugas sudah tepat dan sesuai SOP. Saat ini kegiatan penyampaian pendapat telah selesai dan aktivitas masyarakat telah kembali normal,” pungkasnya. (Mhn)
