Mediahumaspolri.com // Taput
Proyek rabat beton menuju jalan pertanian persawahan Dolok Desa Siandor-andor Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dengan anggaran berkisar ratusan juta yang bersumber dari anggaran Dana Desa 2023 mendapat sorotan publik karena kualitas yang sangat buruk.
Kepala Desa Siandor-andor Sanggam Hutapea bertindak sebagai penanggung jawab proyek tak luput dari kritikan publik terkait kinerjanya yang mengabaikan kualitas pekerjaan, LP3SU mendesak Inspektorat Taput melakukan pemeriksaan terhadap Dana Desa Siandor-andor.
Inspektorat harus turun tangan lakukan pemeriksaan terhadap pembangunan jalan usaha tani karena itu masih dalam hitungan bulan siap dikerjakan, patut dipertanyakan monitoring evaluasi yang dilakukan Dinas Pemdes Taput Kadisnya Doni Simamora.
Lebih lanjut Advokat Sahala Saragi, SH selaku ketua Lembaga Pemantauan Pengawasan Pembangunan Sumatera Utara kembali meminta DPRD Kabupaten Tapanuli Utara agar memanggil Kades dan Kadis Pemdes juga Kepala Inspektorat agar dimintai keteranganya terkait amburadulnya pekerjaan fisik Desa Siandor-andor.
Untuk mengusut masalah ini, DPRD harus jalankan fungsi pengawasanya, panggil itu instansi terkait bersama Kades nya untuk pertanyakan kualitas pekerjaan tersebut, DPRD wajib turun tangan karena itu menyangkut dengan nasib rakyat sebab mereka adalah representatif hak masyarakat, tegasnya Sahala.
Advokat yang lantang membela hak-hak rakyat ini juga meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengusut seluruh anggaran yang dikelola Sanggam Hutapea selama menjabat dua periode “bila perlu Kejari turun tangan periksa proyek Desa Siandor-andor lalu menahan Kades apabila terbukti bersalah” pintanya.
Kualitas harus dijaga dengan mengacu pada spek atau RAB yang telah ditentukan sebab masyarakat sangat dirugikan, karena itu akses umum yang mana masyarakat memanfaatkan kualitas fasilitas yang memadai bukan fasilitas asal jadi.
Jangan – jangan proyek ini hanya untuk menghabiskan anggaran demi memperkaya diri supaya ada modal mencalonkan kembali untuk tiga periode, ketus Sahala dan kalau prinsip ini dipakai maka kacau itu sistem Pemerintahan yang tidak menempatkan hak rakyat sebagai prioritas.
Hasil investigasi tim MHP – LP3SU menemukan kualitas pekerjaan terjadi banyak keretakan dan badan bangunan sudah tergerus air kali, perangkat Desa dikonfirmasi dikantor Desa lalu sekdes Remondo Sinaga membenarkan proyek ini bahkan ada lagi proyek rehab perpipaan di lokasi persawahan martimbang biayanya ratusan juta namun kualitas diragukan. Adapun sebagai ketua TPK proyek ini adalah Trisno Simatupang, tampak terpajang di kantor Desa ini bekas lemari depot air isi ulang yang ditelantarkan akibat bumdesnya sama sekali tidak jalan, jebolnya embung dan selama dua periode kepemimpinanya yang terlihat meningkat kesejahteraanya dengan membeli mobil pribadi panther turbo dan diduga memiliki rumah baru di Tarutung. (ALAIN DELON)
