Kadishub NTB Menjawab Tudingan Tentang Polemik Kemacetan sewaktu Motor-GP Berlangsung di Mandalika.
Mataram – Media Humas Polr
Kendati Motor-Gp Mandalika sudah selesai namun masih menjadi perbincangan hangat dikalangan publik karena meninggalkan beberapa masalah yang dianggap mencoreng nama baik NTB , terutama dalam pelayanan transportasi antar jemput yang membuat penonton terlantar sampai berjam-jam bahkan sampai ada yang tidak terangkut sama sekali.
Menyikapi hal itu beberapa Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram berorasi dan mendatangi Dinas Perhubungan NTB Kamis 24/03/2022 untuk mempertanyakan kinerja Dishub NTB sekaligus menyampaikan tuntutan atas peristiwa kemacetan yang membuat terlantarnya para penonton di pagelaran MotoGP itu.
,” Kami pertanyakan kepada Dishub NTB, dimana Dishub pada waktu itu sehingga terjadi kemacetan sampai terlantarnya para penonton , bahkan sampai ada yang tidak terangkut dan tiketnya hangus ,’” tanya firman Korlap Aksi.
Menanggapi hal tersebut ketika menerima perwakilan mahasiswa di ruang pertemuan Dishub, Kadishub NTB yang diwakili oleh CHAIRY menepis tudingan dari beberapa pihak yang telah di muat oleh media masa tentang kinerja Dishub pada saat Motor-GP berlangsung , menurut Chairy pemicu kemacetan adalah oper kapisitas bus dari parkiran timur dan barat hanya 234 bertambah 117 Bus , kemudian lalu lintas laut selat Bali meningkat 100 % akibatnya kendaraan pribadi yang datang dari arah pelabuham lembar secara bersamaan dan jalan di daerah songgong seperti layar botol yang membuat pergerakan menjadi melambat bukan macet , sebab lain juga karena adanya keterbatasan Bus untuk mengangkut penumpang di ex bandara yang berjumlah 9996 disediakan hanya 257 Bus dengan dua kali retasi yang jauh dari cukup, seharusnya dua kali lipat dari jumlah itu supaya bisa satu kali retasi disamping itu juga keluarnya para penonton dari semua pintu secara bersamaan setelah Motor-GP selesai.
Hal lain juga di jelaskan tentang Bus yang beroperasi dari luar pulau Lombok , Kabidhub NTB ( Chairi ) menjelaskan bahwa Bus yang beroperasi sebanyak 278 dan Bus-bus lain yang disewa seperti yang didalam satle koridor adalah kewenangan Kemenhub pusat,bukan kewenangannya,” ini juga kelemahan pusat yang tidak melibatkan Organda ,” terangnya.
Akan tetapi Bus-bus yang beroperasi yang ada di NTB seperti ASK, ASU,ASUM yang termasuk dalam kewenangan Dishub dari awal sudah melibatkan semua instansi terkait termasuk ORGANDA bahkan ketua Organda diikutkan dalam mensosialisasikannya.
,” Jadi kalau ada yang mengatakan Organda tidak dilibatkan itu salah besar dan perlu diingat ini adalah kali pertama kita dipercaya dalam pelaksanaan Motor-GP , Alhamdulillah sukses sekarang dunia Internasional memuji kita adapun kekurangan dan kekeliruan adalah sebagai bahan evaluasi kita bersama kedepan ,” terangnya.
( Red. H.Mis )
