Media Humas Polri//Bengkulu
Kepala Kejaksaan negeri Tg pandan Belitung Bagus Nur Jakfar SH.MH menyikapi banyaknya laporan pemerintah daerah maupun masyarakat dari Belitung terkait banyaknya kecurangan dan ketidakadilan yang merugikan pemerintah daerah masyarakat belitung.
Seperti yang di tuturkan Kepala Dinas Plt Dispenda Belitung Iskandar Febro terkait sarang burung walet juga merupakan aset dari pemerintah daerah Belitung yang telah merugikan pemerintah daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2024 yang di perkirakan mencapai 60 milyaran kayanya belom lagi di tambah Laporan-laporan masyarakat yang terkait perusahaan maupun perkebunan yang menggunakan lahan.
Di luar HGU yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat maka dari itu Kajari Belitung mengambil satu tindakan memprioritaskan penerapan zona integritas ( ZI) untuk mendukung pembangunan strategi daerah, Kajari Belitung menegaskan pentingnya menciptakan wilayah tanpa korupsi sebagai bagian dari upaya mendukung.
Pembangunan strategi daerah Kajari Belitung menegaskan pentingnya menciptakan wilayah tanpa korupsi sebagai bahan dari upaya pertumbuhan ekonomi
Dan investasi yang kondusif di daerah Belitung Bagus Nur Jakfar sH menyampaikan penegakkan hukum lela lebih berfokus pada pencegahan dari pada langkah Terakhir.
sementara Pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama kita akan menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan ujarnya kajari juga menekankan peran kejaksaan dalam mendukung iklim investasi yang aman dengan sistem penegakan hukum yang tegas dan adil kejaksaan memberikan kepastian bagi investor sehingga mereka merasa aman untuk menanamkan modalnya di kabupaten belitung dengan penegakan hukum yang tepat kami berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tambah nya.
Selain itu kajari belitung bekerjasama dengan pihak instansi terkait lainnya untuk memastikan aset pemerintah daerah yang tidak terurus atau dikuasai pihak lain dapat di manfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat kami akan memastikan semua aset milik pemerintah daerah dapat di gunakan sesuai tujuan pembangunan daerah jelas Bagus Nur Jakfar SH. MH dalam mendukung pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani kajari menyoroti penting nya pengawasan ketat . Pengawasan yang ketat di perlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan visi kami untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani ujar kajari bagus nur jakfar juga menekankan pemanfaatan teknologi informasi IT untuk mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan efisiensi kerja di kejaksaan dengan menggunakan teknologi kamu dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat tambah nya keberhasilan kejaksaan dalam zona integritas ini di harapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan berintegritas di seluruh Indonesia ( Angki )
