Kepala SKPK provinsi Aceh berserta jarajaran pemerintah Aceh Dan DPRA meninjau perbatasan Aceh Singkil yang di serobot tapanuli tengah sumatra utara
Aceh Singkil -Mediahumaspolri.com -Kepala SKPK provinsi aceh hadir beserta jajaran pemerintah aceh.
Badan pertanahan aceh, Badan pertanahan nasional, kabak hukum pemerintah aceh, DPRA dari beberapa praksi,::(MAA) majelis adat aceh dan bergabung dengan rombongan Bupati (Dulmusrid) kabupaten aceh singkil ,besrta Badan pertanahan nasional, aceh singkil.
Badan pertanahan Daerah kabupaten aceh singkil, beserta jajaran.
Camat ZULHELMI. SE kecamatan danau paris,
Kapolsek IPTU SUPRAYETNO kecamatan Danau paris,Danramil
IPTU MUHAMAD JAMIN.
Imeum mukim danau paris, kepala GAMPONG LAE BALNO, beserta tokoh masyarakat kecamatan danau paris.
Melaksanakan sosialisasi di gedung pertemuan gampong Lae balno,dan kordinasi masalah konflik tanah di kecamatan danau paris. Kabupaten aceh singkil. Provinsi aceh. Yang di caplok kabupaten tapanuli tengah. Provinsi sumatra utara.
Yang telah terjadi pertikaian antara masyarakat desa lae balno, kecamatan danau paris, kabupaten aceh singkil, provinsi aceh. Dengan masyarakat kecamatan manduamas, kabupaten tapanuli tengah,sumatra uatara
Pada tahun 2015 silam.
Dan terkait konflik tersebut kabupaten tapanuli tengah,sumatra utara mengklem tanah perbatasan kabupaten aceh singkil, yang tepatnya di kecamatan danau paris, provinsi aceh. Dan sudah membuat aplikasi goggle bahwa setengah kantor gampong lae balno masuk ke sumatra utara.
Dan apalagi sudah di keluarkannya surat kemendagri atas batas wilayah kabupaten tapanauli tengah, sumatra uatara sudah memasuki wilayah kecamatan danau paris, kabupaten aceh singkil, provinsi aceh.
Komentar masyarakat
Kalau sudah begini bisa jadi marwah seramo mekah tidak ada lagi ujar masyarakat.
Menyangkut yang di bahas antara lain mengenai undang undang nomor .11 tahun 2016.menurut pasal 253 ayat (1) tentang pemerintah aceh menyatakan bahwa kantor badan pertanahan nasional aceh dan kantor badan pertanahan kabupaten/kota menjadi satuan prangkat daerah aceh dan kabupaten/kota.
Adapun tujuan peralihan tersebut di maksud untuk memudahkan akses masyarakat dalam hal penyelesaian konflik tanah.
Terkait peraturan peresiden nomor. 23.tahun 2015.tentang pengalihan wilayah badan pertanahan nasional aceh. Dan kantor pertanahan kabupaten/kota.
Menjadi Badan pertahan aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota.sebelum di sidangkan peraturan presiden tersebut.
Pemerintah pusat juga mengesahkan peraturan pemerintah nomor .3.tahun 2015. Tentang kewewenangan pemerintah yang bersifat nasional di aceh.
Selanjutnya dalam pasal. 18.ayat(2) undang undang NRI 1945. Menjelaskan pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dalam peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
provinsi aceh dapat menyelengarakan otonomi seluas luas nya. Terkecuali terhadap beberapa ketentuan.
Jum’at. 31-09-2021
Gampong lae balno. Kecamatan danau paris. Kabupaten aceh singkil. Provinsi aceh.
Kepala SKPK menyampaikan persoalan perbatasan antara provinsi adalah menjadi tanggung jawab pemerintah aceh.
Dan soal konflik tanah dan batas tingkat kecamatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten aceh singkil tuturnya.
Harapan masyarakat adat aceh singkil adalah agar terbenahinya hak hak adat yang mana tanah adat terancam punah akibat hadirnya prusahaan prusahaan sawit di aceh singkil.
Yang tidak lagi menghiraukan hak hak adat, dan menguasai tanah adat tersebut.
Masyarakat menyampaikan pada wartawan humaspolri. agar hendaknya juga nanti pemerintah aceh dapat membela hak hak tanah adat, dan tanah klompok tani masyarakat yang di serobot seenaknya dari pihak prusahaan sawit. di kabupaten aceh singkil. Berhubung sudah adanya Badan pertanahan daerah, agar menjadi akses mempermudah masyakat untuk menyelesaikan persoalaan konflik tanah.
Dan agar pihak pertanahan dapat besikap koperaktif kepada masyarakat aceh singkil khususnya dan masyarakat aceh umumnya tutupnya.
Wartawan aceh
Amry
