Media Humas Polri // Lampung Timur
Ketua BARAK-NKRI Provinsi Lampung, Bung Joko Priyono,GMP Lam-Tim bersama Forum Rembuk Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan pihak terkait, mengadakan musyawarah untuk membahas beberapa isu penting. Salah satu topik utama yang dibahas adalah konflik antara manusia dan gajah yang sering terjadi di kawasan sekitar TNWK. Selain itu, mereka juga membicarakan rencana perluasan kandang badak yang terletak di sekitar Ring 3 TNWK.
Musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi yang baik bagi masyarakat desa penyangga, keberlanjutan konservasi satwa, dan pengelolaan kawasan TNWK. Para pihak yang terlibat berharap agar setiap langkah yang diambil dapat mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan, konservasi, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Musyawarah yang diadakan dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat desa penyangga, pihak WCS (Wildlife Conservation Society) yang terkait dengan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), serta Ketua GMP (Gerakan Muda Projamin) Bung Fikri, bertujuan untuk mencari solusi terkait dua isu penting. Pertama, adalah konflik antara gajah liar dan masyarakat desa penyangga yang sering terjadi di sekitar kawasan TNWK. Kedua, membahas rencana perluasan kandang Badak di Ring 3 TNWK.
Saat dimintai keterangan oleh awak media Humas Polri terkait konflik gajah dan rencana perluasan kandang badak Ring 3 TNWK, Ketua BARAK-NKRI Provinsi Lampung, Bung Joko Priyono, menyampaikan pendapatnya mengenai dua isu tersebut.
Bung Joko mengungkapkan bahwa konflik antara gajah liar dan masyarakat desa penyangga memang menjadi masalah yang perlu segera dicari solusinya, mengingat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat setempat dan upaya konservasi satwa. Ia menyatakan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga konservasi seperti WCS untuk mencari pendekatan yang dapat mengurangi konflik ini, baik dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap gajah maupun dengan langkah-langkah pengamanan yang lebih efektif.
Terkait rencana perluasan kandang badak Ring 3 di TNWK, Bung Joko juga menekankan pentingnya pengelolaan yang hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap ekosistem sekitar dan kehidupan masyarakat desa penyangga. Ia berharap bahwa semua pihak dapat duduk bersama untuk mendiskusikan solusi yang terbaik dan seimbang antara kepentingan konservasi dan kesejahteraan masyarakat.Ucapnya.
Bung Fikri sebagai Ketua DPC GMP (GERAKAN MUDA PROJAMIN) Lam-Tim mengajak semua pihak untuk duduk bersama dalam musyawarah ini, dengan harapan bisa menemukan solusi yang menguntungkan bagi masyarakat desa penyangga, konservasi satwa liar, dan pengelolaan TNWK secara berkelanjutan. Dialog yang terbuka dan partisipatif diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang mencakup langkah-langkah pencegahan konflik dengan gajah, serta rencana perluasan kandang badak yang tetap mempertimbangkan aspek ekologi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.Tegasnya.
Sementara itu, Ketua FRDP (Forum Rembuk Desa Penyangga), Bung Prayet, mengajak semua pihak terkait, baik pemerintah maupun pihak Taman Nasional Way Kambas (TNWK), untuk duduk bersama membahas solusi terkait konflik gajah liar dan rencana perluasan kandang badak Ring 3 TNWK.
Bung Prayet menekankan pentingnya dialog terbuka antara masyarakat desa penyangga, pihak pemerintah, dan pihak konservasi untuk mencari jalan keluar yang adil dan saling menguntungkan. Ia berharap dengan melibatkan semua pihak, dapat ditemukan solusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik dengan gajah liar, tetapi juga memastikan bahwa rencana perluasan kandang badak tidak akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Dialog ini dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara konservasi satwa dan kepentingan masyarakat setempat.Ucapan nya(ATS).
