Ketua umum AliBABA H. Sunjana SE MSi angkat bicara dengan adanya PT MITRA SUPER STRUKTUR
Serang || Mediahumaspolri.com
Ketua Umum ALIBABA dengan adanya perusahaan yang berlokasi Desa junti kecamtan Jawilan kabupaten Serang Banten yang saat ini di duga Perusahaan tak berijin
H Sunjana SE MSi di depan awak media09/09/2022 angkat bicara dengan adanya perusahaan yang saat di duga tidak menggubris dengan adanya teguran dari berbagai elemen khususnya dari pihak pemerintah daerah seperti pihak kecamtan jawilan dan Dinas lingkungan hidup Kab. Serang serta dari lembaga sosial kontrol, menurut kami bahwa di duga perusahaan tak berijin merupakan perusaan yang merasa kebal hukum dan beranggapan mendirikan perusahaan itu tidak perlu adanya ijin dari pemerintah daerah ikut campur untuk mengawasi dalam kegiatan pekerjaanya
Masih dari H, Sunjana SE MSi seharusnya perusahaan yang ada di wilayah atau di daerah harus mematuhi segala bentuk aturan dan kebijakan daerah adab dan etika pelaku usaha harus di kedepankan karena itu sebagai ciri budaya bangsa indonesia yang mempunyai adat istiadat ketimuran serta sebagai warisan leluhur nenek moyang kita,
Dengan adanya perusahaan yang kami duga membandel kepada ketetuan dan aturan pemerintah daerah saya minta kepada instansi terkait baik Ibu Bupati Serang, Ketua Dewan Kab. Serang untuk mengambil langkah yang di anggap perlu apabila perusahaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan maka pemrintah harus tegas, kami dari DPP Alibaba tolong Para pihak lakukan APH untuk invesitigasi turun ke bawah sebagai kerja nyata para pihak instansi pemerintah daerah ungkapnya
Sementara di tempat terpisah Ketua DPK Gerhana Kabupaten Serang jasmani di depan media 09/09/2022 mengukapkan kekecewaanya kepada perusahaan PT Mitra Super Struktur bahwa pihak sudah melayangkan Surat dengan hasil invetigasi di lapangan di duga perusahaan tersebut tak berijin namun sampai saat ini tidak memberikan jawaban apapun maka kami sebagai sosial kontrol akan membuat Pengaduan kepada instansi terkait supaya pihak pemerintah melakukan tindakan yang tegas apabila perusahaan tersebut menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku tandasnya.
MHP
