KETUA UMUM LGS RI MEMINTA SEGERA APARAT PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENINDAK LANJUTI KAPAL PUKAT TROL DI DESA PENUBA DAN SEKITARNYA DI WILAYAH KAB LINGGA
Media Humas Polri Lingga
Di tengah tengah maraknya BBM bersubsidi untuk nelayan kecil .menjadi incaran boss boss .kapal pukat trol .sementara rancangan wahana lelang kuota.tangkap ikan akan di lakukan oleh kementerian KKP
Maraknya Kegiatan Kapal Pukat Trol yang masih beraktifitas di lautan Kepri menjadi bahan permainan cukong cukong yang tidak bertanggung jawab .
Pukat pukat trol atas pemberitaan Awak Media Ketua Umum Lembaga Garuda Sakti Republik Indonesia di Pusat Darmawan Agung SH .merespon lasung .dan angkat bicara tentang kronologis wilayah kepri sangat merasakan kekewatiran kepada pemerintah kabupaten kota.provinsi .tidak adanya perhatian terhadap nelayan kecil
Diminta segera di tindak lanjuti
di tujukan kepada aparat pemerintah termasuk dinas kelautan dan perikanan.kapal pukat trol .tidak di benarkan beroperasi .sejak jaman SBY .kasus ini .akan saya Laporkan ke Ke Istana Presiden Atau Menteri Perikanan Kata .Dermawan Agung SH .selaku ketua umum LGS RI di Jakarta , Kalau Tidak ada Tindak an Dari pemerintah an provinsi Kepulauan riau. Saya Akan Lapor Kan ke istana Presiden atau Menteri Prikanan
Senada yang di sampaikan Oleh Ketua DPD LGS KAB.LINGGA Andi Amiruddin .mengatakan .kapal pukat trol .sejak jaman SBY jadi Presiden .kapal pukat Uda di hapus dan di larang keras .dan sudah jelas dilarang keras oleh menteri KKP.Wahyu .
Namun di kab lingga masih ada kegiatan kapal pukat trol yang beraktivitas .bahkan BBM yang bersubsidi di pergunakan untuk kapal pukat trol tersebut..
Ada apa dengan Dinas Kelautan .dan Perikanan .terkait kapal kapal pukat trol
Makah dengan hal tersebut di atas kalau kita amati dengan sesama jala ini akan menjadi permainan yang lebih besar bagi cukong cukong pukat trol .untuk menguasai BBM bersubsidi walaupun pengolerasian kapal pukat trol ini belum di restui dari pusat dengan berbagai macam aturan yang tidak seharusnya di lakukan .kata Andi .Selaku KETUA DPD LGS KAB.LINGGA
Maka dari itu di tegaskan menjadi perhatian para Menteri KKP harus mengambil kebijakan secara HUKUM demi kesejahteraan para nelayan kecil yang membutuhkan BBM bersubsidi .
Departemen Tindak Pidana Korupsi Lembaga Garuda Sakti..agar Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum harus ambil tindakan tegas dan cepat hal tersebut .karena setiap subsidi pemerintah apapun bentuknya yang kurang mampu bagi masyarakat nelayan kecil .mohon agar di tindak lanjuti para mafia mafia atau cukong cukong .yang di manfaatkan BBM bersubsidi dari pemerintah
Sangatla di sayangkan apa bila BBM bersubsidi di peruntukan nelayan .yang menjadi surga bisnis para cukong cukong kapal oukat trol dan bahkan sekarang merambat ke daratan pengangkutan nya bisa jadi permainan .mengingat banyak nya aktivitas tambang yang beroperasi juga memerlukan BBM yang bersubsidi yang sangat besar dan fantastis .(Andi Amiruddin)
Bersambung
