Kodim Bersama Pemkab Bojonegoro Dan BKKBN Jatim Mengadakan Sosialisasikan Pencegahan Stunting

*Kodim Bersama Pemkab Bojonegoro, Dan BKKBN Jatim. Mengadakan Sosialisasikan Pencegahan Stunting*

BOJONEGORO || Media Humas Polri

Bacaan Lainnya

Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Kodim 0813 Bojonegoro, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, menggelar Sosialisasi Pelayanan KB Kesehatan Reproduksi sebagai upaya penurunan stunting dalam rangka mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tahun 2022, Jum’at (3/6) pagi.

Kegiatan yang dilangsungkan di Gedung Ahmad Yani Makodim setempat ini dihadiri Kasdim 0813 Bojonegoro, Mayor Inf I Putu Gede Widarta, Koordinator Bidang Kelompok Bimbingan Konseling Remaja (KBKR) BKKBN Provinsi Jawa Timur, Waluyo Ajeng Lukitowati, S.ST., M.M., Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XXVIII Bojonegoro, Ny. Luluk Arif Yudo Purwanto, dan Sekretaris Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro, Nadif Ulifa, S.Sos.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti para Danramil/Danposramil dan Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) jajaran Kodim 0813 Bojonegoro, serta para Koordinator Penyuluh KB se- Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro.

Dalam laporannya, Sekretaris Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro, Nadif Ulifa, S.Sos., menyampaikan bahwa kerjasama antara BKKBN dengan TNI sudah terjalin sejak lama, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama diantara kedua belah pihak.

Wujud nyata dari kerjasama itu diantaranya adalah program Manunggal TNI dan KB Kesehatan yang dicanangkan setiap tahun, pengawalan terhadap pelayanan KB diberbagai pelayanan kesehatan, serta peran aktifnya anggota TNI dalam kegiatan penyuluhan dan konseling KB sebagai motivator KB pria maupun wanita.

Lebih lanjut, Nadif Ulifa, S.Sos, mengatakan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, BKKBN mendapatkan amanat menjadi koordinator percepatan penurunan stunting di Indonesia. Untuk melakukan penurunan prevalensi stunting tersebut, Presiden RI telah mencanangkan target menjadi 14% pada tahun 2024. Namun angka stunting masih berada pada angka 27,7% (SSGBI 2019).

“Sehingga, hal ini menjadi tantangan bersama untuk memperkuat program ‘Bangga Kencana’ dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui sosisalisasi stunting dan pelayanan KB kesehatan,” ungkapnya.

Menurut Dia, pencapaian program KB dalam percepatan penurunan stunting sangat ditentukan oleh keikutsertaan masyarakat, terutama bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber- KB. Penggunaan KB tersebut, mampu mencegah kejadian stunting yaitu ibu mempunyai banyak waktu, energi, dan sumber daya untuk menyusui bayi yang dilahirkan dan fokus terhadap pengasuhan anak pada periode 1000 HPK.

Kehamilan yang direncanakan dan terjadi ketika wanita berusia 18 tahun lebih, praktik menyusui menjadi lebih baik dan mengarah pada perbaikan nutrisi anak. Dan tentunya hal tersebut perlu didukung dengan sarana dan prasarana KB yang memadai, serta tenaga pelayanan KB yang kompeten dan pemahaman masyarakat terkait program Bangga Kencana.

Sementara untuk terus meningkatkan komitmen masyarakat (Pasangan Usia Subur) dalam ber KB, diperlukan pula adanya dukungan dari berbagai pihak terkait antara lain stakeholder, provider dan mitra kerja baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas.

“Karena hal ini sangat penting untuk terus menjalin kerjasama dalam meningkatkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak untuk pencapaian program Bangga Kencana,” tandas Nadifa Ulifa, S.Sos.

Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Arm Arif Yudo Purwanto, dalam sambutannya yang dibacakan Kasdim 0813 Bojonegoro, menyampaikan bahwa program pelayanan KB kesehatan reproduksi menjadi upaya dalam menekan angka bayi lahir dengan stunting, dan hal ini menjadi program yang terus digaungkan oleh BKKBN yaitu program ‘Dua Anak Lebih Sehat’ melalui KB.

Sementara Keluarga Berencana (KB) sendiri tujuannya untuk mengatur kehamilan Pasangan Usia Subur (PUS), yaitu diantaranya mencegah usia kehamilan yang terlalu dini dan jarak kehamilan yang terlalu dekat. Sehingga, hal ini sangat berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu serta memastikan ketercukupan gizi anak.

“Harapannya adalah dapat terwujudnya generasi dengan kualitas tinggi, yaitu generasi yang sehat, cerdas dan mandiri,” kata Dandim 0813 Bojonegoro dalam sambutannya.

Selaku narasumber dalam acara ini, Koordinator Bidang KBKR BKKBN Provinsi Jawa Timur, Waluyo Ajeng Lukitowati, S.ST., MM., memaparkan tentang manfaat dalam ber- KB diantaranya yakni dapat mencegah kurangnya darah atau anemia, mencegah perdarahan pada persalinan, mencegah kehamilan tidak diinginkan, meningkatkan keharmonisan keluarga dan memiliki peluang besar untuk aktualisasi pasangan suami isteri.

“Selain itu juga dapat terjaminnya tumbuh kembang anak, terpenuhinya kebutuhan ASI, serta membantu pengendalian jumlah penduduk, berkontribusi kepada pengendalian lingkungan dan tercapainya tujuan pembangunan bangsa,” ungkapnya.

Program pelayanan KB tersebut merupakan upaya dalam rangka percepatan penurunan stunting, karena ibu memaikan peran penting dalam pemberian makan keluarga. Sehingga dalam penurunan kematian, ibu dapat berpengaruh positif terhadap gizi bayi dan anak.

“Karena ibu memiliki lebih banyak waktu, energi serta sumber daya untuk menyusui dan memberi makan bayi dan anak,” kata Waluyo Ajeng Lukitowati, S.ST., M.M. (Kang yon)

Pos terkait