Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (KPE-MUI) menggelar Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Summit II
JAKARTA, – Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (KPE-MUI) menggelar Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Summit II, dengan tema “Optimalisasi Peran BMT Menggerakkan Sektor Riil dalam Upaya Kedaulatan Pangan”. di Hotel RedTop, Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Wakil Ketua Umum MUI, Dr. H. Buya Anwar Abbas, MA menyatakan dirinya hingga saat ini terus berharap adanya affirmative action dari pemerintah terhadap pengusaha mikro dan ultramikro yang ada di Indonesia, sebagai bentuk kepedulian terhadap usaha mikro di bawah.
Buya Anwar menilai, pemerintah dan Lembaga perbankan dalam hal permodalan hanya melirik para pengusaha besar, menengah, dan kecil. Tidak didapati adanya aliran modal untuk usaha mikro dan ultramikro.
Dia menyatakan mereka yang menerima pendanaan modal itu hanya sepersekian persen dari usaha di Indonesia. Pengusaha besar sebanyak 0,01 persen, pengusaha menengah 0,09 persen, dan pengusaha kecil 1,2 persen.
Selebihnya, hal itu tidak sampai pada pengusaha mikro dan ultramikro yang berjumlah kurang lebih 98,68 persen.
“Perekonomian kita sudah terlanjur berbentuk piramida yang diskriminatif kepada rakyat-rakyat kecil. Kesenjangan ekonomi sosial harus diseriusi, tidak hanya bicara ekonomi saja, tapi pertumbuhan ekonomi serta pemerataan ekonomi.” lanjut Buya Anwar
Dengan demikian, kata dia, BMT dan Lembaga yang sejalan harus membangun kepedulian terhadap kondisi tersebut dengan pendanaan modal yang secukupnya.
Buya Anwar Abbas menawarkan bagaimana bentuk perekonomian “piramid” diubah dalam bentuk “ketupat” melalui transformasi pendanaan yang seimbang. Artinya, ekonomi yang dari bawah bisa mendorong ke atas sehingga usaha menengah dan kecil semakin banyak jumlahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus MUI, Dr. Ir. H Lukmanul Hakim, MSi menilai, karena soal pelayanan dan permodalan, rakyat-rakyat kecil bisa cenderung melakukan praktik pinjam online dan lain sebagainya. Karena sistem kerjanya tidak tersistem secara kelembagaan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi BMT yang tidak bisa hadir secara real time 24 jam di tengah masyarakat
Kehadiran BMT diharapkan menjadi salah satu pilar dalam membantu menyelesaikan kesulitan ekonomi umat dan diyakini dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. “BMT sebagai “Jihat” ekonomi.” Tutupnya.
Hadir Pada acara tersebut Wakil Ketua Umum MUI Dr. H Buya Anwar Abbas, MA, Mag, Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Dr. Ir. H Lukmanul Hakim, MSi, Sekretaris Jenderal MUI : Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. Staf Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Oza Olavia, dan Ketua Komisi Pemberdayaan Umat Nuruzzaman.
Menurut Steering Committee, Dra, Delmenita, disela-sela acara hari ini, terdapat pula santunan atau saleh sosial terhadap beberapa orang yang kurang beruntung.
