KPW-SMUR Lhokseumawe: Soal Dana Hibah Rp 81 Miliar, Ini Bentuk Pengkhianatan Bagi Kaum Dhuafa
Media Humas Polri- Beberapa waktu lalu masyarakat Aceh dihidangkan berupa publikasi pencapaian Pemerintah Aceh selama 4 tahun pasca Nova Iriansyah menjabat sebagai Gubernur Aceh, salah satunya yang menjadi sorotan adalah capaian pembangunan rumah layak huni dhuafa yang hanya berjumlah 8.828 unit dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Terkait hal tersebut, Nanda Rizki Ketua Komite Pimpinan Wilayah Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (KPW-SMUR) Lhokseumawe – Aceh Utara, mengatakan bahwa, hal ini bertolak belakang dengan janji Nova Iriansyah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).
“Saat Nova menjabat sebagai Gubernur ia berjanji untuk meningkatkan penambahan pembangunan rumah dhuafa sebanyak 6.000 unit per tahunnya yang dimulai pada tahun 2018, jika kita hitung seharusnya sudah ada 15.172 unit rumah dhuafa yang sudah rampung sampai hari ini,” terang Ketua SMUR Nanda Rizki dalam siaran pers nya kepada media beberapa waktu lalu.
Kemudian, kata dia, dalam beberapa pekan terakhir masyarakat Aceh kembali dikejutkan dengan adanya pemberian dana hibah sebanyak Rp 81 miliar lebih kepada instansi vertikal untuk pembangunan dan rehabilitasi seperti pembangunan aula Kodam Iskandar Muda, rehabilitas gedung serbaguna Polda Aceh, rehabilitas rumah Pangdam Iskandar Muda, pembangunan Bunker, dan penyelesaian Gedung Brimob Polda Aceh, dan lanjutan Pembangunan Gedung Teknik Universitas Malikussaleh, “dan masih ada 15 pembangunan dan rehabilitasi lagi yang memang bila kita telisik bukanlah satu kebutuhan yang paling dibutuhkan masyarakat Aceh hari ini,” tegasnya.
Menurutnya, jika dana hibah sebesar Rp 81 miliar tersebut dipakai secara konsisten untuk pembangunan Rumah Dhuafa, maka akan ada 1.012 unit rumah layak huni yang bisa dibangun.
“Hal tersebut, seharusnya menjadi prioritas dan perhatian lebih oleh Pemerintah Aceh mengingat pembangunan rumah layak huni bagi dhuafa adalah salah satu janji kampanye Irwandi – Nova, ini adalah hutang yang sampai hari ini belum dilunaskan,” ujarnya.
Jika Pemerintah Aceh selalu menggalakkan kesejahteraan, kata dia, maka kita patut bertanya, kesejahteraan siapa yang mereka prioritaskan di tengah krisis ekonomi yang menghantam Aceh dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini.
pewarta:
wakaperwil prov Aceh ( Darkasyi )
