LSM KCBI Ungkap Faktor Macet Air Bersih Kota KABANJAHE
Tanahkaro || MediaHumasPolri.com
Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (PC LSM KCBI) Kabupaten Karo, Rudi Surbakti, didampingi Tim Investigasi Pimpinan Pusat LSM KCBI, Telah Purba, S.Sos, Senin, (13/6/2022) membeberkan faktor seringnya macet kucuran air bersih di kota Kabanjahe.
Dijelaskan, bahwa jawaban dari keluhan masyarakat kota Kabanjahe selama ini adalah adanya unsur kongkalikong bermuara menguras anggaran negara bernilai fantastis bermodus berbagai program penunjang kelancaran air bersih.
Ditambahkan Rudi, khusus untuk kelancaran air bersih ke kota Kabanjahe, sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pemerintah pusat melalui PPPW (Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah) I Sumatera Utara, dipimpin Ir. Sahta Bangun, telah melancarkan program selama 6 (enam) kali berturut turut menelan biaya kurang lebih 108 Milyar bersumber dari APBN.
“Hampir semua kegiatan itu, rata rata menuai masalah beraroma dugaan korupsi. Hal paling rancu, salah satu kegiatan optimalisasi SPAM IKK Kabanjahe Tahun 2020 hasilnya sangat jauh dari harapan, baik dari segi teknis pengerjaan terlebih pemanfaatan. Karena sesuai informasi dari Tim khusus kita menyatakan bahwa saluran pipa yang dipasang diduga tidak berfungsi sampai detik ini, malah yang digunakan pipa yang lama,” ujar Rudi Surbakti diamini Telah Purba.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirtamalem Kabanjahe, Jusuf Sukatendel, kepada wartawan dan LSM KCBI, Selasa, (14/6/2022), mengamini pernyataan Ketua LSM KCBI Kabupaten Karo bahwa berkaitan beberapa kegiatan soal penunjang air bersih baik di kota Kabanjahe dan di kecamatan yang lain dinyatakan masih ditemukan berbagai kejanggalan.
“Sampai saat ini kita belum menggunakan pipa utama yang dipasang oleh rekanan PPPW I Sumatera Utara dalam kegiatan optimalisasi SPAM IKK (Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan) Kabanjahe Tahun 2020. Karena menurut saya masalah kemacetan air bersih di kota Kabanjahe selama ini bukan di pipa utama, melainkan pipa dari hulu ke reservoir (penampung). Jadi, kita masih menggunakan pipa yang lama yang dipasang bergandengan dengan yang baru.
Terbukti, sekarangkan kucuran air di kota Kabanjahe sudah mulai lancar walaupun belum mengucur selama 24 jam. Kalo soal cerita kejanggalan ataupun kerancuan pekerjaan pihak PPPW, terus terang, pihak kita (Pemkab Karo) pernah menolak serah terima kegiatan di salah satu Kecamatan di Karo ini, alasannya karena banyak kami lihat kerancuan yang tidak memenuhi kelayakan.
Kalau masalah dugaan kerancuan berkaitan dengan hukum, mohon maaf itu bukan gawe saya. Karena pada saat pengerjaan beberapa kegiatan seperti penguraian tim LSM KCBI, saya belum di PDAM ini, saat itu saya masih di daerah lain mengatasi berbagai masalah air bersih dari pihak swasta,” tegas Jusuf.
Bupati Karo, Cory Sebayang, saat ditemui wartawan dan LSM di ruang kerjanya, Rabu, (15/6/2022) mengaku dirinya tidak mengetahui soal adanya kerancuan pada saat pengerjaan seluruh kegiatan pihak PPPW I Sumatera Utara di Karo. Namun Cory mengamini bahwa pihaknya pernah menolak serah terima hasil kegiatan PPPW di salah satu Kecamatan di Karo, karena dianggap belum memenuhi kelayakan untuk dikeloa.
“Saya tidak mengetahui masalah adanya kejanggalan di lapangan selama kegiatan PPPW di Karo. Hanya saja, kami pernah menolak kurang lebih selama 4 bulan serah terima kegiatan di salah satu Kecamatan karena kita anggap belum layak untuk dikelola,” tutup Bupati sembari mengapresiasi saran saran positif dari tim LSM KCBI.
Direktur Utama PDAM Tirtamalem Kabanjahe, Jusuf Sukatendel (Kemeja Putih) menunjukkan salah satu kejanggalan kegiatan SPAM IKK kepada wartawan Media Humas Polri dan LSM KCBI.
Bupati Karo, Cory Sebayang (kemeja putih) diabadikan bersama wartawan media Humas Polri dan LSM KCBI usai melakukan penjelasan soal Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Kabanjahe dan Sekitarnya.(Lamhot stmrg)