Media Humas Polri//Purwakarta
Ungkap Pentingnya E-katalog, Media Gathering Purwakarta
Media Humas Polri || Purwakarta Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta menggelar acara Media Gathering 2024 di Ciater, Kabupaten Subang, pada Jumat, 22 November 2024. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 24 organisasi media yang beroperasi di Kabupaten Purwakarta, mengusung tema “Fun Sinergy With Media. Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Rudi Hartono, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah dan media. Ia menegaskan bahwa peran media sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah, termasuk di Purwakarta.
“Alhamdulillah, kami bisa menggelar media gathering ini sebagai bentuk apresiasi kepada rekan-rekan media. Meskipun yang hadir baru perwakilan organisasi media, kami berharap acara serupa di masa depan bisa lebih besar dan meriah,” ujar Rudi.
Rudi juga mengungkapkan bahwa kerja sama yang baik antara Diskominfo Purwakarta dan media turut membawa Kabupaten Purwakarta masuk dalam lima besar penghargaan keterbukaan informasi publik se-Jawa Barat. Prestasi ini menjadi bukti sinergi yang positif antara pemerintah dan awak media.
Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Purwakarta, Lambert Lilipaly, menyambut baik acara tersebut. Menurutnya, media gathering ini menjadi ajang mempererat solidaritas antar organisasi media. “Terima kasih kepada Diskominfo Purwakarta atas kesempatan ini. Ini bukti kesolidan rekan-rekan media di Purwakarta,” ungkap Lambert.
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Purwakarta, Dodi Budiarsyah, berharap sinergi yang terjalin tidak berhenti di sini. “Semoga hubungan baik antara pemerintah daerah dan media terus berlanjut dan dapat berkontribusi pada pembangunan Purwakarta,” ujarnya.
Pemanfaatan e-Katalog untuk Transparansi dan Efisiensi
Dalam acara tersebut, peserta mendapatkan materi dari Kasubag TU Bapenda Jawa Barat, Nidar Nadrotan Naim Sujana, terkait pentingnya penggunaan e-katalog. Nidar menjelaskan bahwa e-katalog memberikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“E-katalog memungkinkan informasi produk, harga, dan penjual diakses secara terbuka, sehingga meminimalkan praktik korupsi seperti kolusi dan nepotisme,” jelas Nidar.
Ia menambahkan, e-katalog juga mendorong persaingan sehat antar penyedia barang atau jasa, memastikan kualitas produk, serta meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah. Dengan standar yang telah ditetapkan, pemerintah dapat memperoleh produk yang sesuai kebutuhan dengan harga kompetitif.
“Penggunaan e-katalog bertujuan menciptakan pengadaan yang transparan, efisien, akuntabel, dan berkualitas,” tutupnya.
Acara ini diharapkan menjadi momentum mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan media, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi seperti e-katalog. (RDY)
