Balige, Toba – Media Humas Polri.com
Puluhan awak Media yang tergabung di Media Group Toba (organisasi wartawan yang bertugas di Kabupaten Toba) melakukan diskusi ringan dengan Leonardo AB. Sitorus terkait potensi Kabupaten Toba.
Kegiatan pertemuan ini bertempat di salah satu Restoran yang ada di Balige, Sabtu (15/07/2023).
Diskusi singkat ini bertujuan mengetahui permasalahan dan mencari jalan keluar serta menggali potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Toba.
Seperti yang diungkapkan wartawan senior Welman Sianipar, menceritakan seorang pengusaha sekaligus kontraktor harus membayar retribusi ke Kabupaten tetangga Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Pembayaran dilakukan karena di Kabupaten Toba tidak memiliki tambang batu berizin dan tambang pasir yang merupakan salah satu bahan baku untuk proyek pembangunan Kabupaten Toba.
Namun ada juga hal yang dipertanyakan awak media Frits terkait lamanya PNS yang menjadi ULP, sehingga berasumsi banyak permainan proyek gelap seperti di dinas PUTR dan Dinas Tarukim.
Sementara itu, Leonardo Sitorus mengungkapkan banyaknya potensi Kabupaten Toba yang perlu digali dan dikembangkan, seperti tuak suling yang berasal dari desa Panindii Kecamatan Silaen, kemenyan dari desa Pangururan Kecamatan Borbor dan batu belah sebagai bahan baku penunjang proyek pembangunan fisik yang dipergunakan semua instansi.
Leo berharap agar MGT (Media Group Toba) tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan memberikan masukan. “MGT harus tetap menggandeng pengusaha dan pemerintah, agar bisa memajukan Toba. Jika pengusaha tidak memiliki ijin, mohon MGT membantu dan jangan terus menyoroti. Pemerintah juga harus membantu dalam pengurusan izin tambang agar pengusaha bisa mendapatkan izin dan PAD bertambah” terang Leo.
Banyak yang disoroti MGT terkait perkembangan Toba. Leo menyarankan agar MGT bisa berkontribusi dalam pembangunan melalui pemberitaan dan memberikan penjelasan kepada pengusaha dalam membantu pengurusan izin.
Hal lain yang disoroti awak media yang menjadi sumber PAD (Penghasilan Asli Daerah) diantaranya retribusi sampah, parkir, pariwisata, dan restoran yang semua bisa ditingkatkan.
“Daerah wisata bisa sumber PAD. Namun dinas tersebut harus melakukan sesuatu pembangunan yang bisa mendatangkan wisatawan, Semua dinas seharusnya membuat Perda” terang Leo.
Banyaknya perusahaan di Kabupaten Toba seperti PT TPL, PT Inalum, PT. BNE, Regal Spring Indonesia, Jasa Tirta dan bisa memberikan dana CSR nya ke masyarakat. Namun jika masyarakat tidak menagihnya, maka perusahaan akan menyetorkan ke rekening Pemerintah.
“Kabupaten Toba bisa terbangun dengan dana CSR yang diberikan perusahaan jika masyarakat menagihnya, seperti jalan provinsi Habornas. Jalan Habornas bisa diperbaiki dengan menggunakan dana CSR dan dana Pemerintah Kabupaten Toba walaupun status jalan provinsi, dengan menyurati Pemerintah Provinsi” terang Leo.
Diakhir pertemuan, Leo meminta MGT berkontribusi langsung kepada pengusaha dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa terbantu dengan perolehan PAD dan pengusaha juga bisa berinvestasi dengan tenang karena melakukan kewajibannya.
Dalam Pertemuan ini untuk memberikan gambaran tentang masalah dan jalan keluar, serta menggali potensi yang perlu dikembangkan. ( Basrin.Nb )
