PEMBAGIAN BLT – PMKS DESA HUTARAJA DIPROTES WARGA DISOROTI LSM LP3SU
Mediahumaspolri.com || Taput
Warga penerima BLT saat pencairan tahap I,II dan III di kantor Desa Hutaraja Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara resah kebingungan sehingga menimbulkan persoalan ditengah masyarakat Desa tersebut.
Pasalnya pembagian bantuan langsung tunai ini diprotes warga yang merasa ikut terdampak C-19 realitanya beda dilanpangan yaitu isi undangan penerimaan BLT namun yang diterima masyarakat dana PMKS dari Dinas Sosial.
Dengan adanya bantuan yang diserahkan Pemerintah Desa dianggap warga membingungkan “undangan yang kami terima pencairan BLT tetapi yang kami terima di kantor Desa adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial” keluh warga.
Pembagian BLT tahun ini dinilai tidak merata dikalangan warga yang terdampak vandemi covid 19 yang benar – benar miskin, LP3SU menganggap Kepala Desa kurang memahami aturan dalam pembagian bantuan yang diberikan Pemerintah pusat.
Menurut Sahala Saragi selaku ketua LSM, bantuan pemerintah pusat yang diberikan Kades Hutaraja Paian Sihombing diduga tidak cermat apakah BLT atau PMKS yang dibagikan? karena keduanya program ini jelas berbeda sumber anggaranya.
Kades juga kurang memihak kepada masyarakat susah bahkan diduga orang – orang dekat nyalah yang dibagi tanpa melihat status ekonominya, ditemukan adanya warga baru tinggal di desa tersebut langsung dapat jatah bantuan, demikian dilaporkan warga kepada Pers/LSM.
Selasa 28 Juni, Pers/LSM bersama warga melaporkan masalah ini ke Kantor Pemdes sambil menunjukkan surat yang dibagikan Kades Hutaraja, lalu dijawab “BLT berbeda dengan PMKS, program itu dinaungi Dinas Sosial” sedangkan BLT dari Pemerintah pusat dipotong dari Dana Desa.
Dijelaskan Kabid Dinsos Santo Sinaga, PMKS adalah bentuk bantuan untuk masyarakat anak terlantar, lansia terlantar atau semacamnya dan juga sumber anggaranya beda dengan BLT sambil membagikan buku panduanya.ALAIN DELON
