Pemberantasan Korupsi tidak lewat Lampung, Provinsi Lampung Perlu di audit dari tingkat desa sampai Pejabat tingginya,
Media humas Polri,com Kurang nya pantauan Pemerintah pusat terhadap Penindakan Tindak pidana Korupsi dan penyalahgunaan jabatan dari kalangan, Kepala desa, Kepala Sekolah sampai dengan Tingkat Kepala seksi ( Kasi ) Dan Kepala dinas di daerah dan kabupaten sepertinya Korupsi sudah di buat Berjamaah dan Konsorsium.
Pimpinan redaksi Media Humas Polri Raden Bagus Satria.SH.MH mengungkapkan tingkat Korupsi dan penyalahgunaan jabatan terhadap pemegang kekuasaan di kabupaten – Kabupaten se Provinsi Lampung sangat sangat luar biasa,
Menoleh dari beberapa Aktifis Hukum dan Para penggiat Jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat berkali kali melaporkan di tingkat Kejari sampai Kejati sepertinya jadi agenda Peluang buat Pejabat Kejari dan Kejati karna tidak pernah ada langkah hukum yang pasti,
Dari ribuan pejabat paling beberapa yang masuk sepertinya di buat study percontohan kalau para penegak hukum kerja,
Lampung dominan dengan perputaran dolar rupiah yang sangat luar biasa serta proyek proyek BIG yang ngangkrak serta kwalitas nomor 1000 asal bisa ngasih cuan ke pejabat semua lancar,
Dari era Jokowi sampai era Prabowo titik jenuh masyarakat Lampung semoga di era presiden Prabowo bisa menuangkan seorang kesatria memberantas dan memiskinkan para koruptor di Lampung tanpa tebang pilih,
Kekuasaan uang dan kedekatan Pejabat akan lancar melaksanakan aksi korupsinya dan bebas membabi buta, akan kah Lampung jadi moderator dan tali jaringan awal bibit koruptor atau terbui dengan ketegasan presiden Prabowo yang bener menjanjikan 100. hari kerja presiden dan wakil presiden akan memiskinkan para koruptor, kita lihat study nya. ( Aktifis Hukum )
