Media Humas Polri || Lampung Timur
Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2023 Kabupaten Lampung Timur akan menagih Pemkab Lampung Timur yang menahan biaya Pilkades bagi 112 desa yang digelar serentak.
Taslim, Ketua Panitia Pilkades Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana menjelaskan, pada pilkades bagi 112 desa dari 264 desa di 24 kecamatan yang digelar serentak Senin (30/10/23), tiap desa penyelenggara, mendapat bantuan dari APBD murni dan APBD Perubahan 2023 sekitar Rp18 juta per desa. Tapi hingga pesta rakyat tingkat desa berakhir, pemkab hanya mengucurkan Rp13 juta per desa dan sisanya Rp5 juta tiap desa masih ditahan pemkab. Jika dijumlah untuk 112 desa tersebut, Pemkab Lampung Timur wajib mengeluarkan Rp560 juta,” Tutur Taslim.
“Pilkades sudah kami laksanakan dengan baik dan lancar. Tapi, sisa Rp5 juta untuk tiap desa termasuk desa kami belum disalurkan,”tegas Taslim.
Akibat keterlambatan biaya yang bersumber dari APBD itu, sejumlah panitia terpaksa merogoh kocek pribadi agar pilkades di desanya tak terhambat akibat kekurangan biaya.
“Agar pilkades lancar dan sukses, ada panitia desa tetangga yang terpaksa mengeluarkan biaya pribadi. Ini sudah sangat keterlaluan,” ujar Taslim.
Oleh sebab itu, karena panitia pilkades telah menjalankan tugas dengan baik dan menghasilkan pemimpin desa pilihan rakyat, mereka minta pemkab segera menyalurkan kekurangan biaya tersebut.
“Kami nggak butuh penghargaan lebih dari negara atau pemerintah. Tapi tolong salurkan kekurangan Rp5 juta itu. Karena uang itu untuk bayar hutang panitia,”pungkas Taslim.
Hal senada dikatakan Imron, Ketua Pilkades Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban. Hingga saat ini Pemkab Lampung Timur belum melunasi biaya Rp5 juta bagi tujuh desa kecamatan itu yang menggelar pilkades. Padahal, biaya yang tak seberapa yang bersumber dari APBD dan APBD-P itu sangat diperlukan panitia untuk melunasi kekurangan selama tahapan pilkades berlangsung.
“Jumlahnya sangat kecil. Tapi sangat berarti bagi kami panitia untuk melunasi selama tahapan hingga pilkades digelar,” tegas Imron.
Hal yang juga dikeluhkan panitia pilkades Kecamatan Wayjepara dan jecamatan lain yang menggelar pesta demokrasi tingkat desa itu. Panitia minta Bupati Dawam Rahardjo segera membayarkan sisa uang tersebut.
“Masa iya uang yang nggak seberapa itu tidak dibayarkan. Sedangkan selama tahapan hingga pilkades panitia kerja siang malam,”ujar Budi, Ketua Pilkades Labuhanratu Danau Wayjepara.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Timur Heriyansyah mengatakan hal tersebut sudah dibahas Komisi I DPRD Lampung Timur melalui dengar pendapat.
” Soal apa hasilnya, silakan teman-teman wartawan tanya langsung ke Komisi I,” ujar mantan Sekretaris Dinas Kominfo itu.
Sementara, Ketua Komisi I Gunardi Saat dihubungi lewat telepon, meskipun aktif tapi politisi PKB itu tidak merespon. (Tajudin)
