PERANGKAT DESA DI DESA KALIREJO BEKERJA SAMA MENGOTORI PROGRAM PEMERINTAH.
Dilatarbelakangi bisik-bisik sejumlah warga di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton , Kabupaten Pasuruan . Permasalahan terkait adanya pungutan liar yang diduga kuat dilakukan oleh ketua PTSL dan aparatur desa . Berdasarkan temuan di lapangan, Bahwa rata-rata warga pemohon PTSL dikenakan biaya sebesar Rp 250.000 – 500.000,-.
KAMIS (23/06/2022).
Program Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) dituangkan dalam Inpres No. 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri; Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam peraturan tersebut sumber pembiayaan PTSL sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria No. 12 Tahun 2017 pasal 33, dapat berasal dari: Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, baik berupa anggaran khusus program PTSL maupun anggaran Program Nasional (Prona), transmigrasi, redistribusi tanah land reform, dan program pensertifikatan Hak atas Tanah; Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga pemerintah lainnya; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dana Desa; Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta; dana masyarakat melalui Sertifikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak. Dalam Pasal 34, disebutkan bahwa tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dan/ pengeluaran yang wajib dibayar oleh pemilik tanah peserta PTSL, yang meliputi biaya pengadaan dan pemasangan patok tanda batas, biaya materai, biaya fotokopi berkas, biaya pengumuman tambahan, dan biaya administrasi kantor desa/kelurahan maka pembiayaan dimaksud dapat dianggarkan melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
Adapun biaya yang dibebankan pada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaaan PTSL sebagai berikut: kegiatan penyiapan dokumen, penyiapan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa, adapun besaran biaya untuk zona V Jawa-Bali ditetapkan sebesar Rp150.000,-. Namun dalam praktiknya, di desa Kalirejo Kecamatan kraton Kabupaten Pasuruan Masih menetapkan biaya PTSL dengan jumlah yang cukup bervariasi, mulai dari Rp 250.000,- hingga Rp 500,000,-. Adapun faktor yang melatarbelakangi praktik pungutan liar (pungli) dalam biaya PTSL, yakni: lemahnya sosialisasi dan pengawasan dari beberapa pihak, minimnya pemahaman masyarakat terkait aturan dan petunjuk pelaksaan teknis pendaftaran PTSL di
jadikan ajang meraup keuntungan dari peserta PTSL.
Dari penelusuran wartawan MHP beberapa waktu lalu, Di temukan pembukuan tertulis rincian ( oretan tangan di buku tulis) pembayaran pengajuan sertifikat masal 2019 .
Tertanggal RABU, 15 Januari 2020 .
KAMIS 12 MARET 2020 , masing2 peserta berbayar Rp. 500.000,-
Berdasarkan uraian tersebut….
BERSAMBUNG….
NWG. S
