Personel gabungan TNI-Polri dan instansi terkait pemerintah melakukan pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ciamis Melawan.
Media Humas Polri || Ciamis
Personil gabunganTNi-Polri Dan Itstansi terkait. Pemerintahan melakukan Pengamanan Kegiatan aksi ujukrasa mshasiswa tergabung dalam aliasnsi Ciamis Melawan, Pengamanan ini terpusat di kawasan sekitar Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (5/9/2022).
Pengamanan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro, SH., S.I.K., M.T., dan didampingi oleh Komandan Kodim 0613/Ciamis Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi, S.I.P., M.I.Pol. Adapun personel gabungan yang terlibat terdiri dari anggota Polres Ciamis dan Kodim 0613/Ciamis, Dishub dan Satpol PP Kabupaten Ciamis.
Aksi unjuk rasa ini dimulai dari Taman Lokasana sebagai titik kumpul massa aksi unras. Setelah itu, dilanjutkan dengan long march menuju Gedung Sekretariat Kabupaten Ciamis dan menyampaikan orasi pendapat di Depan Gedung DPRD Kabupaten Ciamis.
Saat long march, Kapolres Ciamis bersama Dandim 0613/Ciamis mendampingi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Melawan.
Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro, SH., S.I.K., M.T., mengatakan, pengamanan ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman. Baik dari massa aksi unjuk rasa maupu masyarakat sekitar di lokasi.
“Pengamanan ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman massa aksi maupun masyarakat sekitar. Sehingga dalam pengamanan ini kami lebih mengedepankan sisi humanis Polri. Pengamanan ini kami mendapatkan bantuan personel TNI Kodim 0613/Ciamis,” katanya.
Kapolres Ciamis menambahkan, meskipun sempat terjadi gesekan antara petugas dan massa aksi namun masih dalam keadaan kondusif. “Sampai dengan aksi unjuk rasa ini berakhir, situasi dan kondisi dilapangan berlangsung aman dan kondusif. Massa aksi secara tertib membubarkan diri,” tutur AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro.
Aksi unjuk rasa dari Aliansi Ciamis Melawan menyuarakan pendapat menolak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu juga disampaikan pendapat menuntut reformasi Polri dan penolakan RUU KUHP yang saat ini masih terus digodong oleh DPR RI untuk disahkan.@Budi
*HUMAS POLRES CIAMIS*
