Media Humas polri // Mandailing Natal Sumatra Utara
Ratusan Guru Peserta yang ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) Ber unjuk rasa di depan kantor DPRD , Kantor Bupati dan di depan Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal pada Hari Rabu(27/12/2023).
Guru Honorer yang ikut seleksi PPPK yang telah disahkan oleh pemerintah turun kejalan menuntut hak nya terhadap pemkab Madina yang mengadakan penilaian seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang di duga tidak transparan dan hanya mengutamakan bagi peserta titipan dan orang berduit saja.
Penilaian SKTT yang dinilai itu terdapat 10poin bagi pelamar, antara lain kematangan Moral Dan spritual, Kematangan Emosional, Keteladanan, sosial, ke aktifan dalam profesi organisasi, disiplin, tanggung jawab, perilaku inklusif.
Penilaian SKTT ini semestinya ada keterlibatan pihak Kepala Sekolah yang lebih Tahu penilai an nya,namun yang sangat di sayangkan pemkab Madina lagi menunjukkan ke aroganannya dengan mengeluarkan nilai yang di duga di ada ada.
Karena peserta yang ikut seleksi tidak di libatkan dan begitu juga dengan pihak Kepala Sekolah yang smestinya lebih di perankan dalam penilaian SKTT.
Dari hasil pantauan awak Media terlihat unjuk rasa berjalan damai,dan terlihat massa pengunjuk rasa ber gantian ber orasi dengan menyampaikan tuntutan Di antaranya: Meminta sistem penilaian SKTT di hapuskan karena tidak trasfaran dan menguntugkan sepihak Dan Meminta kepada Pemkab Madina agar membatalkan penilaian yang telah di umumkan.
“Dan salah satu yang di ungkapkan kordinator aksi guru honorer ini dalam orasi nya iya menduga adanya kecurangan pada nilai peserta PPPK yang dikurangi sehingga ia tidak lolos dan bagi orang yang tidak ada dekingan dan uang pelicin dan juga sebalik nya peserta yang nilai nya rendah namun di saat pengumuman nilai nya di tinggikan supaya di nyatakan lolos sebagai pegawai PPPK ,”ungkapnya. ( jhonparla-tim )
