MEDIAHUMASPOLRI || MALUKU
Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, memimpin rapat terkait pengamanan investasi dan Objek Vital (Obvit) Nasional maupun tertentu di wilayah provinsi Maluku, Selasa (22/8/2023). Rapat yang digelar secara virtual ini dipandu Kapolda dari ruang kerjanya.
Saat rapat digelar, Kapolda didampingi Karo Ops, Direktur Reskrimsus, Direktur Pamobvit, dan Dansat Brimob Polda Maluku. Hadir pula Kapolres Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kapolres Maluku Barat Daya. Para peserta rapat yang hadir melalui sarana zoom meeting yaitu para Kabag Ops, dan Kasat Reskrim se-jajaran.
Terkait pengamanan investasi dan obvit, Kapolda berharap kalau ada persoalan yang dapat mengganggu kamtibmas, agar dapat dikoordinasikan secara baik.
“Terkait dengan adanya beberapa masyarakat yang pro kontra perlu kita antisipasi bersama agar tidak berdampak pada terganggunya kamtibmas,” harapnya.
Kapolda mengaku melihat berbagai dinamika yang terjadi di beberapa daerah dan dapat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Berbagai dinamika yang kita lihat saat ini mari kita lakukan antisipasi keamanannya secara bersama-sama,” pintanya.
Dalam rapat tersebut, saat ini secara umum di berbagai daerah dilaporkan dalam situasi aman terkendali. Aparat kepolisian senantiasa bekerjasama baik dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun pihak perusahaan.
“Kami menyampaikan terimah kasih kepada rekan-rekan sekalian dan teruslah mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di daerah masing-masing,” ujarnya.
Kapolda mengingatkan, persoalan terbesar di Maluku yang kerap timbul yaitu mengenai batas-batas desa, wilayah yang belum ditetapkan oleh pemerintahan dan kabupaten daerah masing-masing.
“Inilah yang menjadi rawan konflik, dan kami dari pihak kepolisian terus mendukung prestasi-prestasi perusahaan yang ada di Maluku. Karena ada beberapa perusahaan yang memberikan beasiswa dan melakukan pelatihan kerja kepada para pekerjanya. Ini yang penting di lakukan untuk kebaikan daerah,” katanya.
Menurut Kapolda, investasi di Maluku harus dijaga dengan baik. Hal ini untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan memberikan perubahan ekonomi maupun kesejahteraan bagi rakyat Maluku.
Investasi di Maluku, tambah dia, juga harus memberikan manfaat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, juga harus dilakukan dengan cara-cara sesuai aturan yang berlaku.
“Sebaiknya bila masih ada persoalan maka diselesaikan melalui cara-cara dialog dan mediasi sehingga ada win-win solution bagi semua pihak,” harapnya.
Ia mengungkapkan, apabila semua proses sudah berjalan dengan baik maka semua pihak dan masyarakat juga wajib menjaga kesinambungan. Selain itu juga dapat menjaga keamanan investasi dan usaha yang ada di tengah masyarakat.
“Tidak perlu mengada-ngada membuat persoalan yang malah menimbulkan kerugian bersama, dan akhirnya membuat investor enggan berinvestasi di Maluku karena tidak adanya rasa aman dan kepastian usaha yang dilakukan,” harapnya.
“Bila ada masalah agar diselesaikan dengan jalan damai tanpa perlu melakukan kekerasan, anarkis dan merusak aset-aset perusahaan yang tentunya akan merugikan semuanya,” pungkas Kapolda. (Via)
