MEDIA HUMAS POLRI || MALUKU
Wahid Laitupa menilai pimpinan DPRD Maluku dan Gubernur harus membangun komunikasi mengenai persoalan pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD 2022 yang belum temui titik terang.
Laitupa mengungkap lembaga ini adalah lembaga mitra dari pemerintah dan tentu pimpinan DPRD punya tanggung jawab moral untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan Gubernur Maluku, atau dengan siapa saja yang ada di pemerintah daerah untuk kemudian bersama-sama menyikapi beberapa perbedaan yang ada.
“Semua pihak, dalam hal ini sebagai lembaga DPRD harus memaksimalkan pendekatan-pendekatan kemitraan yang ada. Karena memang semua ini tentu ada sebab akibatnya.” Tutur Laitupa politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Maluku saat diwawancarai Di Ruangannya, Senin (28/08/2023)
Selanjutnya, satu lembaga tetapi fraksi yang berbeda-beda. Fraksi-fraksi inilah yang menjadi perbedaan yang kemudian menyikapi berbagai persoalan tidak juga harus sama, harus berbeda juga. Karena memang berbeda itu untuk kepentingan rakyat bukan perbedaan lalu kemudian mengabaikan kepentingan rakyat. Nanti mengakibatkan kerugian pada rakyat juga.
“Kalau kaitannya dengan pendapat DPRD terhadap LPJ, secara kelembagaan saya kira itu wajar disampaikan tetapi kemudian dari sisi mekanisme kalau perhelatan LPJ ini tidak bisa diselesaikan lewat kelembagaan. Tentu ada ketentuan lain yang mendukung agar bisa diselesaikan.” Tutupnya (via)
