Langkat || MEDIA HUMAS POLRI.COM
Plt. Bupati Langkat H. Syah Afandin, S. H membuka Rembuk Stunting Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2023 bertempat di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat (Rabu 2/8/2023).
Paparan oleh Sekda Kab. Langkat H. Amril, S. Sos, M. AP menyampaikan, “Tema pada Rembuk Stunting adalah ‘Melalui Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Menuju Langkat Yang Maju Sejahtera Dan Religius’.”
“Salah satu upaya yang harus kita entaskan terutama masuk pada misi kedua Bupati Kabupaten Langkat 2019 – 2024 data prevalensi stunting tahun 2022 kita bisa melihat grafiknya bahwa memang kalau kita lihat Langkat trennya menurun baik itu dari riset kesehatan dasar elektronik penurunan cepat masyarakat maupun hasil survei SGP atau survei status di balita Indonesia.”
“Di mana di bandingkan tahun 2021 dari ketiga survei yang di lakukan terjadi penurunan yang cukup signifikan yang terakhir adalah survei strategi bahasa Indonesia yang tahun 2021 kita berada di posisi 31, 5% di tahun 2022 menjadi 18, 60%,” jelasnya.
Dijelaskan Sekda, “Sudah ada contoh di satu desa ini, data desa kita yang tingkat stuntingnya cukup tinggi contohnya Desa Alur Melati, Kecamatan Sawit. Seberang ini adalah desa dengan tingkat persentase preferensi stunting yang paling tinggi 28, 57% kemudian Desa Kuala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura dan Desa Sirapit, Kecamatan Sirapit. Ini tiga urutan tertinggi tingkat stuntingnya.”
“Dari hasil laporan website aksi kompetensi stunting Dirjen Bina Bangsa tahun 2023 bahwa hari ini Langkat untuk Sumatera Utara berada di peringkat ke – 6. Kalau kita lihat Deli Serdang dan Nias mereka sudah hijau, sementara kita di level 6 ini masih ada di aksi 2 yang masih merah kemudian di aksi ke – 6 juga masih merah ini memang tidak bisa kita harus secara bertahap. Sehingga kita semua bisa hijau kalau ingin nilai pengentasan stunting Kabupaten Langkat bisa lebih baik lagi,” paparnya.
“Secara besaran anggaran kita lihat bahwa sebenarnya Pemda Langkat sudah mengalokasikan di 11 OPD ada Dinas Kesehatan, Dinas PPKB dan PPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Bappeda. Itu sampai Rp. 71 miliar sudah cukup besar namun kami berulang – ulang menyampaikan programnya sudah ada namun perlu dipertajam lagi dalam kegiatan fokuslah kepada bagaimana upaya pengentasannya jangan kebanyakan monitoring dan evaluasi perjalanan dinas sehingga pemberian makanan tambahan gizi itu tidak menjadi nomor 2. Kalau kita lihat dengan anggaran Rp. 71 miliar lebih itu sudah cukup besar jadi cuma bagaimana rekan – rekan para kepala OPD ini lebih fokus dalam menyiasati ataupun menganggarkan langsung pada sasaran,” jelasnya.
“Contohnya untuk pemberian makan tambahan kepada balita, dan juga tablet tambah darah pada remaja putri yang segera memasuki usia perkawinan. Jadi contoh seperti itu, kita lebih banyak ke hal – hal penunjangnya. Saat ini kita lebih tajamkan lagi untuk penurunan angka stunting,” tambahnya.
Plt. Bupati Langkat H. Syah Afandin, S. H dalam sambutanya menyampaikan, “Stunting menjadi permasalahan nasional yang berdampak luas dan berjangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia selain kesehatan, dimana dapat terganggunya pertumbuhan otak dan metabolisme tubuh dan kedepannya pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.”
“Pemerintah Kabupaten Langkat berhasil menurunkan prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 18, 60% dari target 27, 64%, namun begitu juga jangan merasa berpuas diri tetapi kita tetap harus menindaklanjuti instruksi Presiden untuk mencapai target nasional untuk tahun 2024 sebesar 14%. Untuk itu, saya menginstruksikan kepada seluruh tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Langkat agar lebih serius dan bekerja keras. Saya meminta kepada Bappeda, Dinas PPKB dan PPA serta Dinas Kesehatan sebagai leading sector untuk mengawal,” imbuhnya. (SURIADI)
