Polda Kalbar Hadiri Rakor Debat Cagub Dan Cawagub Kedua Di KPU Provinsi Kalimantan Barat

Media Humas Polri//Kalbar

Satgas Operasi Mantap Praja Kapuas 2024 menghadiri kegiatan Rakor ( Rapat Koordinasi ) Bersama KPU Provinsi Kalbar yang diadakan di Aula Kantor KPU Provinsi Kalbar, Rakor tersebut juga dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Kalbar, Perwakilan Satgas OMP Polda Kalbar dan Tim EO, Minggu ( 03/11/24 )

Bacaan Lainnya

Kabid Humas Polda Kalbar Kombespol Raden Petit Wijaya,S.I.K., M.M., selaku Kasatgas Humas OMP Kapuas 2024 kepada awak media menyampaikan bahwa Sebagai bagian dari pengawasan dan penegakan hukum Polda Kalbar memiliki peran yang sangat penting dalam setiap proses tahapan pilkada. Dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur

” Kehadiran Polda bertujuan untuk memastikan semua tahapan berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan. Saya menyadari bahwa kehadiran kami sangat krusial untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode kampanye hingga pelaksanaan debat “. Ujar Kasatgas Humas.

Debat cagub dan cawagub Kalbar akan dilaksanakan pada tanggal 5 November yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi pelaksanaan debat pun telah ditetapkan di Hotel Swisbellin Singkawang dan dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan teknis debat, pemilihan lokasi yang strategis sangat penting untuk memastikan aksesibilitas bagi peserta dan masyarakat.

Sebelum hari-H, tim Polda Kalbar telah melakukan beberapa rapat koordinasi untuk mengoptimalkan persiapan. Dalam rapat-rapat ini kami membahas berbagai hal teknis yang terkait dengan keamanan dan pengawasan termasuk penerapan protokol yang harus dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah debat.

“ Saya merasakan bahwa dengan persiapan yang matang kami akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul “. Tambah Kasatgas Humas.

Salah satu fokus utama Satgs OMP Kapuas 2024 adalah memastikan pengawasan yang ketat saat debat berlangsung. dengan adanya pengawasan yang baik kita bisa menekan potensi kericuhan atau pelanggaran hukum yang kemungkinan bisa terjadi. Hal ini juga berfungsi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan menyaksikan debat dan terlibat dalam proses pemilihan pemimpin daerah. ( Widodo )

Pos terkait