PPI NTB Gelar Webinar Nasional, Fokus Penanganan Sunting
Media humas polri Mataram – Pengurus Pita Putih Indonesia (PPI) Provinsi NTB berkomitmen dan bersinergi dengan pemerintah Provinsi NTB untuk menangani stunting di Provinsi NTB. Sebab, masalah stunting di NTB masih menjadi PR pemerintah untuk menanganinya yang membutuhkan sinergi semua pihak.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, masalah stunting menjadi PR di NTB yang membutuhkan sinergi dan kerja sama semua pihak. Masalah stunting terjadi karena lingkungan yang tidak baik, kekurangan gizi serta faktor kesehatan lainnya. Biasanya stunting akan menyerang anak-anak pada seribu hari pertama kehidupan.
“Ini tidak main-main, stunting sangat mempengaruhi masa depan dan kehidupan generasi kita di masa yang aka datang,” ungkap Ummi Rohmi saat membuka webinar Perempuan NTB dan Stunting dengan Tema “Peran PPI NTB Dalam Penanganan Stunting dan Masalah Perempuan” dalam rangka Memperingati HUT ke-63 NTB dan Hari Ibu ke 93 Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama kantor gubernur NTB, Senin (27/12).
Ummi Rohmi sapaan akrabnya menyebutkan bahwa angka stunting di NTB menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan input data dari aplikasi sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2021, angka stunting di NTB berada pada 21,43 persen. Sedangkan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 mencapai angka 33,49 persen.
“Sehingga dalam penanganan stunting ke depan, kita lebih terarah. Karena menangani stunting tepat saran efisien dan efektif, kita harus memiliki data real dari posyandu dan puskesmas di seluruh NTB,” tegas Ummi Rohmi.
Untuk itu, Ummi Rohmi sapaan akrabnya menjelaskan, penanganan masalah stunting memang harus benar-benar dikeroyok bersama terutama sinergi dengan PPI NTB agar anak-anak NTB bisa hidup normal dan meraih cita-citanya. Selain itu, pemerintah NTB juga menginisiasi program revitalisasi posyandu yang sudah mencapai 100 persen yang salah satu fokusnya adalah untuk mendorong percepatan penanganan masalah stunting dan kematian ibu dan bayi yang berbasis dusun.
“Karena kita tahu bahwa masalah-masalah tersebut terjadi di dusun dan desa. Maka penanganannya harus mulai dari hulunya,” tegas Wagub.
Sementara itu, Ketua PPI Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, pengurus PPI memahami bahwa kegiatan pencegaha dan menurunkan angka stunting bukan pekerja pemerintah saja. Untuk itu, pihaknya telah berkomitmen bermitra dengan pemerintah bagaimana menurunkan angka stunting dan masalah perempuan di NTB.
“Fokus kita adalah meningkatan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, kesehatan bayi baru lahir dan pelayanan kesehatan,” jelasnya Bunda Niken sapaan akrabnya.
Bunda Niken menjelaskan, sejak dilantik pada April 2021 lalu, PPI memulai dengan melakukan orentasi kader PPI untuk menurunkan angka stunting di NTB. Terutama kegiatan pelatihan penguatan pengurus PPI NTB, dari pengurus advokasi ke kabupaten kota untuk membentuk penguru baru.
“Kami bersama pengurus PPI di seluruh kabupaten kota yang telah dibentuk, akan bergerak cepat menurunkan angka stunting,
Dijelaskan Bunda Niken, Fokus objek yang disasar adalah perempuan. Sebab, perempuan sebagai ibu akan menjadi sentral kesehatan dan kehidupan dari anak-anak dan suaminya. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengasuh dan memberikan makanan bergizi bagi keluarga.
“Intinya PPI akan mencari terobosan baru untuk masalah stunting dan pendampingan keluarga masih salah satu cara yang tepat untuk segera menurunkan angka stunting,” jelas Bunda Niken.
Dalam kegiatan webinar tersebut, turut juga dihadiri narasumber lain diantaranya, Kepala BKKN Pusat, dr. Hasto Wardoyo, Ketua PPI pusat, dr. Heru Kasidi serta seluruh pengurus PPI se-NTB yang dikuti secara offline dan online. (ikpkominfo).
indra mhp
